Rompi Polisi, Klasifikasi Level Perlindungan Ancaman Serangan Senjata Api

Rompi anti peluru memberikan perlindungan pada bagian tubuh seperti dada, perut, dan punggung orang yang memakainya. Rompi ini mampu menahan laju proyektil peluru maupun serpihan granat sehingga tidak melukai pemakai.
Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan proteksi peersonil dari ancaman tembakan senjata api kepada petugas yang berhadapan dengan kejahatan-kejahatan serius seperti terorisme maupun gangguan keamanan dengan eskalasi tinggi.

Beberapa produk Rompi anti peluru dengan kualitas terbaik telah melaui uji standar keamanan perlindungan balistik dari US National Institute of Justice (NIJ). NIJ merupakan pemegang standarisasi pelindung tubuh terpercaya.

Standar-standar ini menguraikan secara persis, tingkat ancaman dan kemampuan tingkat perlindungan terhadap  tubuh. Ini berarti bahwa rompi anti peluru di Tingkat II misalnya tidak akan mampu melindungi terhadap ancaman Tingkat IIIa dan level ancaman diatasnya.

Tingkat  kemampuan rompi anti peluru terhadap ancaman uji balistik.
Rompi anti peluru dirancang untuk 'menjebak' dan memperlambat peluru saat mereka berusaha melewati rompi dengan menambahkan Balistic body armour.
Rompi Peluru terdiri dari dua tipe berbeda yakni keras dan lembut.

Balistic body armour ‘soft’ dirancang untuk melindungi sebagian besar senjata genggam dan amunisi senjata kecil, sedangkan Balistic body armour ‘hard’ dirancang untuk menghentikan putaran amunisi kaliber besar seperti dari senapan serbu dan senapan mesin ringan.

NIJ mengklasifikasikan kekuatan pelindung tubuh berdasarkan NIJ Levels Ballistic adalah sebagai berikut :


1. NIJ Level IIa
Areal kepadatan 3.5 kg/m dengan ketebalan 4 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm.

2. NIJ Level II
Areal kepadatan 4.2 kg/m dengan ketebalan 5 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm 

3. NIJ Level IIIa
Areal kepadatan 5.9 kg/m dengan ketebalan 6 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm dan 44 Magnum

4. NIJ Level III
Areal kepadatan 25.9 kg/m dengan ketebalan 6 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm, 44 Magnum, 5.56 mm dan 7.62 mm Nato.

5. NIJ Level IV
Areal kepadatan 5.9 kg/m dengan ketebalan 6 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm, 44 Magnum, 5.56 mm dan 7.62 mm Nato dan caliber 30 Armour piercing (M2 AP).
Jenis M2 AP amunisi adalah amunisi surplus militer dari Perang Dunia II untuk 30-06. Ini juga dikenal sebagai "tip hitam" karena cat hitam di ujungnya. Amunisi itu dulu berlimpah pasokan tetapi sekarang sudah 60-70 tahun setelah produksi akhir, semakin sulit untuk ditemukan.



Hasil Uji Kekuatan Rompi Peluru

Untuk menambah keyakinan kami sebagai pengguna, telah kami uji beberapa rompi anti peluru kami hasil pabrikan WEIN BODY ARMOR (Wein System Pte Ltd Singapore) produksi tahun 2003. 
Rompi ini telah rusak pada bagian casing pembawa material Balistic body armour akibat tersapu lumpur bencana Tsunami Aceh 2004.

Ada tiga bagian penting rompi peluru ini yakni:
1. Casing pembawa material anti peluru berbentuk rompi kulit luar (cangkang)
Casing pembawa material anti peluru atau cangkang ini hanya berfungsi sebagai wadah dan tidak memberikan proteksi terhadap serangan senjata api. Proteksi diberikan oleh material balistic body armour di dalamnya.



2. Balistic body armour level III-A

Balistic body armour level III-A terdiri dari dua lapis serat Kain Kevlar yang dijadikan satu.
Kami melakukan uji dengan Pistol Glock kaliber 99 mm pada jarak 10 meter terhadap material ini. Hasil uji menunjukkan bahwa tampak sisi depan (lapis pertama) balistic body armour robek tertembus amunisi 9 mm dari Pistol Glock kami dan ditemukan proyektil penyet (gepeng pipih).

Untuk sisi belakang (lapisan kedua) dari balistic body armour mampu menahan laju proyektil dan tidak terjadi perobekan material. (dalam gambar robek karena digunting penulis untuk melihat detail hasil uji coba).

Dapat disimpulkan material Balistic body armour Level III-A aman melindungi petugas dari serangan senjata api kaliber 9mm dari jarak 10 meter.


3. Balistic body armour level IV

Balistic body armour level IV terdiri dari dua lapis yakni keramik dan Panel Kevlar setebal 0.5 cm.
Hasil uji coba dengan senjata Sig Sauer CQB 516 kaliber 5.56 mm 5 TJ jarak 10 meter ditemukan bahwa amunisi mampu memecahkan keramik namun tidak mampu menembus panel kevlar.

Ketika kami menguji dengan amunisi 5.56 mm 4TJ, tampak kerusakan keramik lebih lebar. Panel dalam tidak terdapat tekanan yang berarti.
Sedangkan ketika kami menguji amunisi 5.56 mm 5TJ, tampak kerusakan keramik tidak terlalu lebar namun terdapat bekas tekan panel kevlar meski tidak mampu menembusnya.

Dapat disimpulkan bahwa material Balistic body armour Level IV aman melindungi petugas dari serangan senjata api kaliber 5.56 mm (4tj dan 5tj) dari jarak 10 meter.

Dengan ulasan diatas, kita menambah satu referensi pengetahuan tentang klasifikasi level kekuatan proteksi rompi anti peluru (Balistic body armour) sebagaimana merujuk standarisasi dari US National Institute of Justice (NIJ).


Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri


Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.

Untuk pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Kepolisian, serta meningkatkan kemampuan dan pemahaman penyidik dalam menjalankan Tupoksinya maka di susunlah Peraturan Kabareskrim (Perkaba) Nomor 3 tahun 2014 tentang standard operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana. 

Tujuan pengaturan ini dibuat agar:
  1. Agar penyidik dapat menjaga konsistensi kinerja penyidikan dan dapat bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait.
  2. Agar penyidik dan tim/unit kerja terkait mengetahui tentang tugas, fungsi dan peranan masing-masing.
  3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penyidik dan tim/unit kerja yang terkait. Melindungi penyidik dari penyalahgunaan wewenang, intervensi penyidikan, kesalahan yang bersifat teknis maupun administratif.
  4. Menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan efisiensi dalam proses penyidikan tindak pidana. 

Pelaksanaan Penyidikan
1. Penerimaan Laporan Polisi
Penerimaan laporan Polisi atau pengaduan tentang kejadian yang di duga ada unsur pidana dibedakan menjadi 2, yakni: 
a. Laporan Polisi Model A, adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
b. Laporan Polisi Model B, adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.
2. Penyelidikan
Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dilakukan sebelum dan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan,  Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan/diadukan.

Penyelidikan harus menjunjung tinggi objektivitas berdasarkan fakta yang ditemukan. 
Untuk memenuhi azas legalitasnya Penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib di lengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh kesatuan induknya.

Penyidik dalam melaksanakan pengolahan dan pengamanan TKP  sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pendukung seperti Puslabfor, Inafis, Pusdokkes dan fungsi keahlian lain di atur oleh ketentuan yeng berlaku.

Penyelidikan mewajibkan perencanaan penyelidikan yang fokus pada pengungkapan dan penemuan fakta dan data yang mendukung penyidikan dengan melakukan:
a. pengolahan TKP
b. pengamatan
c. wawancara
d. pembuntutan
e. penyamaran
f. pelacakan
g. penelitian dan analisa dokumen
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. Dalam hal SPDP telah dikirimkan ke jaksa penuntut umum dan batas waktu kewajiban penyidik mengirim berkas perkara tahap pertama tidak terpenuhi, maka penyidik menyampaikan pemberitahuan perkembangan kasus kepada jaksa penuntut umum. SPDP memuat:

a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
b. Waktu dimulainya penyidikan.
c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
d. Identitas penyidik yang menandatangani SPDP.
4. Upaya Paksa
Tindakan upaya paksa wajib dilengkapi dengan surat perintah kecuali dalam hal kasus tertangkap tangan. Sebelum melakukan upaya paksa, penyidik membuat rencana tindakan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan upaya paksa dan setelah pelaksanaan membuat berita acara serta melaporkan kepada pimpinan.

Upaya Paksa dilakukan dengan:
a. pemanggilan
b. penangkapan
c. penahanan
d. penggeledahan
e. penyitaan dan pemeriksaan surat
5. Upaya Pemeriksaan
Untuk membuat terang suatu perkara Pidana, penyidik melakukan pemeriksaan sebagai bagian pembuatan BAP dengan melakukan pemeriksaan:
a. pemeriksaan saksi
b. pemeriksaan ahli
c. pemeriksaan tersangka
d. pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat
e. pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dan sebagainya  
6. Gelar Perkara
Gelar perkara terhadap penyidikan tindak pidana bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Gelar perkara dibedakan menjadi 2, yakni
a. Gelar Perkara biasa
b. Gelar Perkara Khusus
Gelar perkara dilakukan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan penyidikan berikut pengawasannya yang dilakukan oleh pejabat berwenang (pengawas penyidik dan atasan penyidik).
Dalam beberapa kasus, gelar perkara dilaksanakan dalam rangka klarifikasi pengaduan masyarakat (public complain) dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap penegak hukum yang transparan dan akuntable tanpa harus di bayangi intervensi.

7. Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara meliputi dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan.  Resume berkas perkara harus diselesaikan dengan sistematika yang baku dan memuat antara lain dasar penyidikan, uraian perkara dan fakta, analisa kasus dan yuridis serta kesimpulan.
Berkas perkara diselesaikan sesuai dengan waktu dan tingkat kesulitan perkara. Dalam hal penyidik mengalami hambatan sangat sulit dalam penyidikan maka ketentuan waktu dapat diabaikan. Untuk kepentingan administrasi penyidikan, resume berkas perkara ditandatangani oleh penyidik dan pengantar berkas perkara ditanda-tangani oleh atasan penyidik.

Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS wajib dikirimkan ke penyidik Polri untuk diteliti aspek formil dan materiil yuridis serta pengembangan kasusnya sebelum dilimpahkan ke JPU sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2008 tentang Manajemen Penyidikan PPNS dan SOP terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Untuk kepentingan tertib administrasi penyidikan secara nasional dan kepentingan akses informasi publik maka penyidik wajib menginput data administrasi penyidikannya yang ditangani ke sistem pusat informasi kriminal nasional (Sispiknas) dengan mempedomani Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Piknas dan SOP terlampiryang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

8. Penghentian Perkara
Penyidikan dapat dihentikan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan).

Pengambilan keputusan penghentian penyidikan didasarkan hasil penyidikan dan telah digelar sesuai ketentuan.  Pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntut umum, tersangka dan pelapor.

SKP2 dapat dibuka kembali melalui putusan sidang praperadilan dan/atau ditemukan bukti baru melalui gelar perkara dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan (SKP3).

HS-9 Pistol Semi Otomatis Kaliber 9 mm


Mengenal Sejarah Pistol Semi Otomatis HS-9
HS Produkt merupakan pabrikan Pistol Semi Otomatis HS-9. Pada tahun 1991 IM Metal didirikan sebagai perusahaan yang berkantor di kota Ozalj, Kroasia, sekitar 50 kilometer barat daya ibukota Zagreb, dan fasilitas manufakturnya direlokasi ke Karlovac pada tahun 2000.

Pendiri HS Produkt adalah Ivan Žabčić dan Marko Vuković, keduanya adalah insinyur mekanik. Vuković adalah perancang utama di balik sebagian besar produk senjata sedangkan Vuković merupakan ahli senjata yang memiliki pengalaman tempur sebagai veteran Perang Kemerdekaan Kroasia.

Menyusul keberhasilan pistol HS 2000 di pasar dunia, perusahaan mengubah namanya menjadi HS Produkt. Pada pertengahan 2001, HS Produkt menjalin kontrak jangka panjang dengan perusahaan Amerika, Springfield Inc. (Springfield Inc merupakan pemasok senjata, Polisi AS, militer, FBI dengan berbagai produknya termasuk handgun HS Produkt)

Sejak awal kerjasama tersebut, HS Produkt telah mencatat pertumbuhan penjualan senjata tertinggi di dunia. HS Produkt mengekspor 95% produknya ke pasar AS dan menjadi senjata pistol favorit di AS pada tahun 2003, 2006, 2009 dan 2013.

Dan sekarang,  Senjata HS-9 telah digunakan di jajaran Korps Brimob Polri untuk memperkuat persenjataan unit khusus mereka seperti unit CRT (crisis response team) lawan teror dan unit GAG (Gerilya anti Gerilya) dan penugasan Internasional Polri di PBB dalam misi Formed Police Unit (FPU) di Sudan.


Technical Data HS-9


Length of barrel:
102,5 mm     (optional barrel length:  3” and 5” barrel)
Height:
140 mm/4" & 5"     120 mm/3"
Barrel rifling:
6 grooves, 1 turn in 250mm, right hand
Weight (excluding magazine):
705g ( 4”/ cal. 9x19mm), 760g ( 4”/ cal. .40 S&W), 750g ( 4”/ cal. .45ACP),
735g ( 4” / cal. .357 SIG), 667g( 3”cal.9x19mm), 750g ( 5”cal.9x19mm)
Magazine weight.
85g (cal. 9x19mm), 85g (cal. .40), 99g ( cal. .45ACP), 88g ( cal. .357 SIG)
Magazine capacity:
16 rds.(cal. 9x19mm), 12 rds. (cal. .40, cal. .357 SIG), 13 rds. (cal. .45ACP)
Trigger pull:
2,5 - 3kg
Trigger travel:
“first knee” 10mm / total 13mm
Line of sight:
150mm (cal. 9x19mm)
Safety indicators:
Loaded chamber indicator
Firing pin status indicator
Safeties:
Firing pin block / drop safety
Trigger safety
Grip safety
Sights:
Front blade, dove tail, dot rear square notch, two dot, drift adjustable & replaceable
Special features:
1. Grooved user friendly non-slip grip with thumb rests & combat style trigger guard
2. Rail system for laser and tactical light in front of the frame
3. Ambidextrous magazine release
4. Chrome plated drop free magazine
5. Fires under water up to 3m deep
6. Light weight ultra high impact polymer frame


Pabrikan HS Produkt merancang Pistol semi otomatis HS-9 dengan standard keamanan yang tinggi bagi pengguna dan orang di sekitarnya, antara lain:

1. Firing Pin Status Indicator
Penembak dapat memeriksa status Pin Indikator dengan melihat atau menyentuh untuk memverifikasi  Pin Indikator. Jika Pin indikator dalam kondisi menonjol menunjukkan bahwa sistem pemukul proyektil sudah aktif dan siap di picu dengan menarik pelatuk (triger) untuk melakukan tembakan.


2. The Loaded Chamber Indicator
Load chamber indicator memungkinkan penembak untuk memverifikasi, secara visual atau dengan sentuhan, dan tanpa keraguan bahwa ada putaran di dalam chamber amunisi.


3. Trigger Safety system
Menjaga keamanan senjata agar tidak meledak sendiri ketika terjatuh atau terbentur merupakan terobosan yang revolusioner. Senjata HS-9 melengkapi dirinya dengan Trigger safety system yang mengkombinasikan sistem keamanan pada picu penarik pelatuk (triger) untuk memicu terjadinya penembakan. Sehingga meski senjata terjatuh dan terlempar tidak akan memicu terjadinya ledakan amunisi dalam chamber.


4. Grip Safety
Selain Trigger safety System, HS-9 masih diperkuat dengan standard keamanan Grip Safety yang merupakan sistem mekanis kunci pada lekukan atas Grip Pistol.
Tembakan dapat dilepaskan jika secara bersamaan  Grip Safety dan Trigger ditekan.
Grip di desain dengan sangat ergonomis dengan bahan polimer yang kuat beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, suhu panas, anti karat, menggunakan desin yang kompak serta berkontur.



Makalah dan Diskusi Optimalisasi Kerjasama Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (pra dan pasca kecelakaan)




Angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terutama yang melibatkan pengendara sepeda motor di Indonesia cukup tinggi. Selain mengakibatkan kematian dan cacat, ternyata kecelakaan juga berdampak menyumbang terjadinya kemiskinan baru di masyarakat.

Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Budi Raharjo mengatakan, kecelakaan lalu lintas juga berdampak pada pemiskinan keluarga. Bahkan korban lakalantas yang meninggal berkontribusi 6,7 persen pemiskinan keluarga.

Demikian besar dampak kecelakaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan tahun 2011 sampai 2020 sebagai Tahun Aksi Keselamatan Berlalu lintas atau Decade of Action for Road Safety. Kampanye itu ditargetkan mampu menurunkan angka lakalantas di dunia hingga 50 persen.

Semangat pendeklarasian Decade of Action for Road Safety 2011-2020 ini sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan ( RUNK ). Dalam rangka memanfaatkan momentum ini, Pemerintah Indonesia menyusun RUNK Jalan yang bersifat jangka panjang (25 tahun) dan mendeklarasikan DoA yang akan menjadi bagian dari materi RUNK Jalan.
Dalam kesempatan ini penulis membuat makalah singkat yang mencoba memahami permasalahan (penanganan kecelakaan Lalulintas) dari sudut pandang kerjasama.

Kita ketahui bersama, sampai saat ini unit Lakalantas masih menjadi tumpuan untuk melakukan pertolongan pertama, melakukan olah TKP, melakukan evakuasi ke Rumah sakit, membuat penyidikan Lakalantas dan bantuan kelengkapan adminsitrasi klaim asuransi.
Ada "kursi kosong" untuk duduk bekerjasama dalam kesiapan dan ketanggapsegaraan Pra kecelakaan serta tindakan pertama penanganan Pasca Kecelakaan terjadi termasuk kerjasama penjaminan korban kecelakaan yang dirawat di Rumah Sakit rujukan.

Kerjasama dibangun untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan Prima sesuai kompetensi masing-masing sehingga berkontribusi meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Dalam kesempatan ini, penulis mengajak stakeholder, NGO, dan masyarakat untuk melakukan diskusi dalam forum DISQUS Polisi Tactica di www.makalah-nkp.com. Harapan penulis masukan, saran dan solusi dari pembaca dapat berguna bagi penentu kebijakan agar penanganan kecelakaan (pra dan pasca) dapat lebih baik dan memberikan dampak kepuasan masyarakat.


Glock: Pistol Semi Otomatis Partner Polisi Dalam Penegakan Hukum


Jenis Pistol Glock digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mempersenjatai unit Kepolisian khususnya. Antara lain di satuan khusus Brimob dan Densus 88 AT. Pistol ini dipilih karena tingkat keamanan, kekuatan dan akurasi yang mempunyai kualitas yang tangguh.

Namun tidak banyak para pemegang senjata Glock memahami bagaimana kualitas dan  sejarah senjata ini dirancang oleh seorang insinyur Radiator di sebuah pinggiran kota Wina Austria yang dikenal sebagai Gaston Glock sampai mampu berevolusi menjadi beberapa generasi. 

Dalam  postingan ini saya turut mengundang pembaca sekalian untuk berdiskusi tentang senjata Glock yang pernah anda gunakan dalam tugas penegakkan hukum atau kompetisi IPSC.  
Gunakan forum diskusi DISQUS dibagian bawah blog Polisi Tactica untuk saling  berbagai pengetahuan dan pengalaman anda.

Sejarah Pistol Glock
Gaston Glock pada awalnya tidak memiliki pengalaman dan background sebagai ahli senjata. Dia merupakan insinyur Austria yang mengelola pabrik radiator di pinggiran kota Wina yang juga menerima pekerjaan pembuatan pisau militer, dan bayonet.

Gaston Glock mulai membuat Glock 17 sebagai prototype pertama dari bahan plastik hitam (Polimer) pada awal tahun 1980-1982. Prototype ini merupakan generasi Pistol revolusioner yang menggunakan bahan Polimer anti panas serta dilengkapi model pengamanan safe action
Gaston menyerahkan protoype pistol buatannya Glock 17 kepada angkatan darat Austria untuk diujikan. Dari prototype ini akhirnya mendapatkan kontrak dua puluh ribu unit dengan Angkatan Darat Austria. 

Meskipun Glock pada awalnya dianggap jelek dan terlihat murahan, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pengakuan kualitas dari para militer, penegak hukum dan warga sipil yang senantiasa mengatakan Glock sebagai Pistol yang akurat dan sangat dapat diandalkan.




Efektifitas Pistol Glock
Secara tekhnis Glock mempunyai keunggulan dengan penggunaan bahan polimer yang tahan panas hingga 200 derajat celcius, sedang keunggulan lain ada pada larasnya. Glock 17 menggunakan poligonal rifling pada laras, yaitu sistim alur dalam laras yang baru dan berbeda dengan alur konvensional.

Glock 17 juga memiliki chamber loaded indicator yang berfungsi untuk mendeteksi kamar peluru. Recoil Spring Glock 17 juga mengadaptasi sistem Captive Recoil Spring, untuk mencegah terjadinya kesalahan proses melepas per tolak balik, sehingga tidak melukai pengguna seperti melukai muka atau mata operator.

Pengoperasian Glock 17 sangat praktis karena tombol dapat diakses dengan mudah tanpa mengubah genggaman, sehingga Glock sangat cocok untuk penggunaan rapid shooting. Glock 17 juga dilengkap 3 tombol yang meningkatkan efektifitas penembak yaitu tombol pelepas magasin, pengunci slide, dan penghenti slide. 

Spesifikasi tekhnis Pistol Glock
Tipe: Pistol Semi Otomatis.
Asal: Austria
Perancang: Gaston Glock
Tahun: 1979-1982
Kaliber: 9x19 mm Parabellum (glock 17 18 19 26 34)
Mekanisme: Rekoil pendek
Kecepatan: 375 m/s (1.230 ft/s)
Jarak efektif : 50 m (55 yd)
Alat bidik: Pisir depan tetap, pisir belakang memiliki Tritium-illuminasi untuk penglihatan malam


 

Mengenal Tekhnologi Revolusioner Pistol Glock
1. Glock menggunakan Polimer Frame
Bingkai Polimer dipilih Glock, untuk membuat revolusi industri pistol dengan memberikan standar baru ketahanan benturan, daya tahan panas, dan masa pakai yang lama, sekaligus mengurangi berat hingga 90%. Keunggulan Polimer Pistol Glock terletak pada kekuatannya, polimer juga mempunyai suhu netral serta membutuhkan lebih sedikit perawatan. 



2. Sistem keamanan pemicu dengan Glock “Safe Action”® 
Sistem Glock "Safe Action" ® terdiri dari 3 pengaman otomatis independen yang dirancang untuk memastikan bahwa pistol tidak dapat menembak secara tidak sengaja karena inersia atau dampak apa pun.  Karena menganut sistem “save action”, yaitu pengaman tuas kecil yang terletak di bawah picu yang akan mengunci picu bila tuas tidak ditekan. Jadi pistol tidak akan menyalak bila picu ditekan mundur, dan picu tidak akan dapat ditekan mundur bila pengaman tidak tertekan.


3. Penggunaan laras dengan tempa dingin 
Glock diproduksi menggunakan metode penempaan dingin sehingga menghasilkan permukaan dan profil interior yang presisi seragam dan konsisten. Dengan metode ini akan menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi, dan peningkatan akurasi yang lebih baik.



4. Pelapisan logam Pistol Glock dengan Nitrite Treatment.
Semua bagian logam dari Pistol Glock dilakukan proses finishing Nitrasi yang mengoptimalkan struktur molekul permukaan tersebut. Teknologi progresif ini memberikan tingkat kekerasan permukaan yang tinggi, daya tahan maksimum, dan ketahanan korosi yang luar biasa, yang mampu membuat Pistol Glock tahan selama bertahun-tahun dalam kondisi lingkungan yang paling ekstrim.



5. Magazen Glock yang ringan dan kuat
Magazen salah satu komponen paling penting dari sebuah pistol. Perangkat magazen buatan Glock  dibuat dengan presisi, stagger-column, berkapasitas tinggi sehingga mampu menyediakan amunisi dengan andal. Dibuat dengan kulit polimer yang melapisi logam, membuat magazen ini mudah dibongkar untuk dibersihkan dan menjadikannya sebagai senjata yang ringan kuat dan aman.


Ketentuan Parkir Kendaraan Di Ruang Milik Jalan

BlogPapers

Media sosial beberapa hari dihebohkan viral video petugas Dishub DKI Jakarta menderek Mobil Ratna Sarumpaet. Saat itu, Ratna Sarumpaet tengah berada di Taman Tebet memarkir kendaraannya dan diderek petugas Dishub DKI yang tengah melakukan penegakkan Perda. Tampak di dalam video Ratna Sarumpaet memprotes karena di lokasi tersebut tak ada tanda larangan parkir.

Menarik untuk diketahui kita bersama, permasalahan parkir yang dialami Ratna Sarumpaet juga banyak terjadi didaerah. Penggunaan sebagian ruang milik jalan untuk media parkir masyarakat telah memunculkan persoalan hukum dan sosial yang rumit.

Beberapa faktor di tengarai memicu persoalan-persoalan baru terkait penataan fasilitas parkir di sebagian ruang milik jalan, antara lain:
  • Fasilitas parkir merupakan ladang bisnis menggiurkan yang diperebutkan.
  • Minimnya fasilitas Parkir di kota besar.
  • Tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
  • Sikap permisif masyarakat dan petugas berwenang terhadap fasilitas parkir liar.
  • Rendahnya kedisiplinan berlalulintas


Pengertian-Pengertian 
  • Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 
  • Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 
  • Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
  • Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. 
  • Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

Apa Yang Dimaksud Dengan Ruang Milik Jalan?

Didalam Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dijelaskan bahwa:
Pasal 11:
(1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

(3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

(4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.


Ilustrasi Bagian-Bagian Jalan
Makalah
Ketentuan Parkir di Ruang Milik Jalan
Pengaturan Parkir diatur secara jelas dalam pasal 43 dan pasal 44 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.
Pasal 43
(1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

(2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
a. usaha khusus perparkiran; atau
b. penunjang usaha pokok.

(3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka malan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44
Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
a. rencana umum tata ruang;
b. analisis dampak lalu lintas; dan
c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Dari ketentuan pasal-pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan fasilitas parkir di ruang milik jalan pada dasarnya DIPERBOLEHKAN dan diatur secara jelas di dalam pasal 43 (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan namun dengan catatan:
  • Ruang milik jalan yang digunakan fasilitas parkir merupakan jalur jalan kabupaten atau perkotaan
  • Ruang milik jalan yang digunakan fasilitas parkir merupakan jalur jalan desa.
  • Diberikan rambu Lalulintas dan atau marka jalan.

Ketentuan Pidana UU Nomor 38 Tahun 2004
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan dan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Jika ketentuan ini dilanggar maka setiap orang atau badan hukum bisa dipidanakan dengan menggunakan pasal 63, pasal 64 dan pasal 65 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004, yakni:

Pasal 63
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 64
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Dilan Syndrome "Menikah dengan Brimob itu berat"

BLOGPAPERS


Film Dilan 1990, "Sederhana tapi pas, gitu, tidak berlebihan. Tapi justru pasnya itu yang menyebabkan masyarakat menjadi semuanya ingin nonton dan saya harus sampaikan ini," kata Presiden Joko Widodo.

Mengenal tokoh Dilan
Dilan murid kelas 2 SMA yang tergabung dalam salah satu geng motor di Bandung.
Diceritakan Dilan merupakan cowok nakal, yang suka berantem dan absurd. dia adalah tipe manusia yang gak suka basa basi, mampu mengeluarkan apapun yang ada dipikirannya. 
Termasuk mengirimkan surat cinta untuk Milea yang dikirim ke tetangga Milea.

Melalui surat ini, saya ingin memperkenalkan diri
Nama: Dilan
Nomor induk siswa : 2290
Saya menyukai Milea Adnan Hussain,yang tidak lain dan tidak bukan adalah tetangga ibu. Besar harapanku, ibu Retno yang saya hormati,akan mendukung perasaan saya dan menyampaikan salam rindu untuknya. Terimakasih bu Retno, mohon maaf yang sebesar-besarnya,seandainya dengan mengirim surat ini saya sudah mengganggu dan lancang.

Gaya bahasa Dilan lugas, blak-blakan dan apa adanya menginspirasi banyak orang serta melahirkan trend sosial sebagai fenomena Dylan syndrome.
Fenomena ini ditandai dengan munculnya meme lucu nan romantis yang bikin "meleleh" dan "baper" di media sosial.

Salah satunya meme yang trend "menikah dengan BRIMOB itu berat, biar AKU saja".
Mengapa demikian karena para istri harus spot jantung ketika suami mereka pergi dalam waktu lama untuk  penugasan daerah konflik di dalam dan luar negeri.
Untuk para gadis,  pertimbangkan lagi jika ingin bersama-sama kami, biar mereka yang kuat dan biasa "laku prihatin" saja yang menemani kami berjuang.

Papers: Sistematika Makalah NKP

Makalah Polri


Menyusun sistematika Papers atau Makalah NKP berpedoman pada panduan penyusunan naskah yang  ditentukan sebagai bagian kebijakan Lembaga pendidikan. Namun demikian dengan berbagai pertimbangan sistematika sering sekali berubah mengikuti kurikulum dan kompetensi yang akan di capai .

Berikut sistematika penyusunan makalah yang lazim digunakan dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:


Bagian Pendahuluan Makalah:
  1. Halaman Judul
  2. Lembar Pengesahan Penguji
  3. Lembar Pengesahan Pembimbing Penulisan
  4. Lembar Motto (jika ada)
  5. Prakata (Kata Pengantar)
  6. Abstrak 
  7. Daftar Isi
  8. Daftar Tabel (jika ada)
  9. Daftar Gambar (jika ada)
  10. Daftar Lampiran (jika ada)


Bagian Isi/Batang Tubuh Makalah:
BAB I : PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang 
  2. Permasalahan 
  3. Pokok-Pokok Persoalan 
  4. Ruang Lingkup Pembahasan 
  5. Maksud dan Tujuan 
  6. Metode dan Pendekatan 
  7. Tata Urut (Sistematika) 
  8. Pengertian-pengertian 

BAB II : LANDASAN TEORI
  1. Teori / konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan &  persoalan (pisau analisis).
  2. Dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) teori / konsep.

BAB III : KONDISI FAKTUAL
Mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta atau kondisi realistik yang dapat menunjukkan penyebab timbulnya masalah berdasarkan persoalan yang dipilih.


BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Berisi permasalahan yang dibahas ditinjau dari pengaruh kondisi lingkungan (environmental scanning). Kondisi lingkungan yang dimaksud adalah kondisi internal meliputi kekuatan dan kelemahan dan  kondisi eksternal yang dipengaruhi faktor peluang dan kendala.
 

BAB V : KONDISI IDEAL
Berisi kondisi yang diinginkan oleh penulis terhadap organisasi yang merupakan hasil dari analisis fakta-fakta atau kondisi realistik yang ditemukan berdasarkan persoalan.


BAB VI : PEMECAHAN MASALAH
Berisi konsepsi pemecahan masalah yang dirumuskan melalui langkah-langkah pemecahan masalah yang di sampaikan  dengan pendekatan manajemen strategik, berupa :

Pokok-pokok pikiran, ataupun Konsepsi pemecahan masalah untuk menjawab persoalan yang dituangkan dalam langkah-langkah manajemen stratejik (translation process) meliputi: perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan action plan (upaya yang dilakukan).


BAB VII : PENUTUP
Di Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran / Rekomendasi kepada pimpinan atau satuan yang lebih atas terkait kebijakan diluar kewenangan penulis.


Bagian Akhir Makalah
  1. Daftar Pustaka
  2. Lampiran Pola Pikir
  3. Lampiran Alur Pikir
  4. Lampiran lainnya (jika ada)
  5. Indeks (jika ada)
  6. Riwayat Hidup

Catatan:
Untuk menjabarkan isi makalah NKP dalam tiap-tiap bab,  penulis memberikan judul Bab dan Sub Judul Bab secara bebas sepanjang rumusan judul tersebut dapat menggambarkan isi Naskah dalam masing-masing bab tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar alur pikir dan logika pola pikir yang disajikan penulis dalam Makalah NKP Polri dapat dipahami dengan baik oleh pembaca makalah.