Langkah Praktis Membuat Makalah Yang Konsisten





Ketika mendapatkan tugas menyusun makalah, yang terpikir di benak kita adalah bagaimana menentukan judulnya, permasalahan apa yang akan kita kaji dan sistematika yang akan kita gunakan. Seringkali kita terjebak pada judul yang keren tapi tidak merepresentasikan topik yang diberikan, sehingga berimplikasi kajian melenceng dari garis yang di tentukan.

Berikut panduan langkah praktis menyusun makalah :
  1. Pelajari dengan seksama topik yang diberikan dan temukan kata kunci yang akan dijadikan sebagai bahan menyusun (judul) variabel-1 yang akan di urai permasalahan dan persoalannya.
  2. Tentukan Judul makalah dengan 3 Variabel judul yang terdiri dari V1, V2 dan V3. 
  3. Susun ke tiga variabel judul tersebut menjadi alternatif judul tanpa "kata kerja operasional"  Seperti Optimalisasi, Implementasi, Pemantapan, revitalisasi dsb.
  4. Kata kerja operasional kelak akan di taruh  di depan judul setelah menunggu hasil analisa SWOT (perhitungan EFAS/IFAS dan posisi organisasi). 
  5. Tentukan permasalahan dari Variabel judul di V-1 selanjutnya breakdown pokok – pokok persoalan dengan menggunakan teori, konsep, analogi, literatur dan hindari menggunakan nalar  karena tidak disarankan. 
  6. Lanjutkan langkah untuk mencari "kata kerja operasional" sebagaimana di poin 3 dan 4 dengan cara analisis Analisis SWOT: Panduan Hitung IFAS, EFAS, SFAS dan Matrik Grand Strategy :
  • Susun indikator Faktor Internal  berupa Strength & Weakness organisasi.
  • Susun indikator Faktor Eksternal organisasi berupa Opportunity & Threat yang ditemukan.
  • Masukkan indikator Faktor Internal dan Faktor eksternal ke dalam tabel EFAS (eksternal factor analysis summary) / IFAS (intenal factor analysis summary), kemudian masukkan penilaian bobot (weight) dan rating untuk masing masing faktor.
  • Nilai Efas dan Ifas kemudian di masukkan dalam Matriks Grand Strategi, untuk mencari organisasi ada di kuadran mana. Bisa di kuadran I, II, III atau IV (SO, WO, ST, WT) dan kelak menentukan  jenis kata operasional di judul. Apakah harus menggunakan kata kerja operasional  Optimalisasi, Implementasi, Pemantapan atau Revitalisasi. Jadi perlu digaris bawahi bahwa penggunaan kata kerja operasional memerlukan perhitungan analisa SWOT.

Selanjutnya perlu juga diperhatikan oleh penulis agar konsistensi pemecahan masalah tetap selaras dengan yang diharapkan Topik dan judul maka:
  1. Penulis membuat landasan teori minimal 3 teori yakni dengan menggunakan teori identifikasi persoalan, teori metodologi penelitian dan teori pemecahan masalah.
  2. Penulis menyusun kondisi faktual berdasarkan pokok-pokok persoalan yang di jabarkan / dianalisa dengan menggunakan teori/konsep yang telah dipilih. 
  3. Penulis membuat asumsi kondisi ideal yang diharapkan merujuk kondisi faktual yang dihadapi.
  4. Penulis melakukan pemecahan masalah dengan  menggunakan strategi sesuai posisi organisasi berada (sebagaimana pernah di bahas di waktu yang lalu).
  5. Untuk mempertajam strategi pemecahan masalah sesuai hasil perhitungan Efas/Ifas.
  6. Konsep penentuan durasi (rentang) strategi jangka pendek, menengah dan panjang ditentukan berdasarkan pertimbangan logika subyektif penulis di perbolehkan namun akan lebih baik mempertimbangkan hasil penilaian dari SFAS (strategy factor analysis sumary).
  7. Setiap hal yang dikutip dari sumber/referensi agar dilengkapi dengan sistematika penulisan referensi (kutipan langsung/tdk langsung, footnote dan daftar pustaka).

Dengan langkah-langkah diatas, diharapkan konsistensi penulisan makalah dapat terjaga dan fokus pada pemecahan masalah yang mengalir mulai dari Topik - Judul - Permasalahan - Persoalan dan mampu menyentuh akar masalah yang dikaji.

Opium, Subur di Tengah Konflik dan Kemiskinan

source: pixabay.com

Sejarah Opium/Candu
Di dalam sejarahnya, Candu dikenal masyarakat Jawa sejak abad 17 ketika Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan candu sebagai salah satu komoditas perdagangan mereka. Pakar candu Henri Louis Charles Te Mechelen menyatakan ,"satu dari 20 masyarakat jawa menghisap candu", sebagaimana tercatat dalam buku Opium toJawa karya James R. Rush. Sebagaimana diketahui Henri Louis Charles Te Mechelen merupakan Inspektur Kepala Regi Opium dan Asisten Residen Yuwana di wilayah Jawa Tengah masa itu.

Dikutip dari Wikipedia, Opium atau candu adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jorong dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies Papaver lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong bewarna hijau.


Opium di Kawasan Asia Tenggara
Di kawasan asia tenggara, Myanmar menyumbang produksi tertinggi opium. Menurut Survei Opium Myanmar 2018 yang dirilis UN Office on Drugs and Crime (UNODC) bahwa area penanaman opium poppy di Myanmar turun menjadi 37.300 hektar (ha) pada tahun 2018, turun 10% dari 41.000 ha yang dicatat pada tahun 2017.

Pengurangan dalam budidaya telah terjadi di hampir semua wilayah, tetapi telah paling signifikan di Shan Selatan dengan penurunan 17% dan Negara Kachin dengan penurunan 15%, diikuti oleh Shan Timur dan Shan Utara menurun 8% dan 7%. 
Dengan hasil rata-rata 14 kg per ha pada 2018 total produksi opium turun dari 550 menjadi 520 metrik ton, setara dengan sekitar 53 ton heroin yang ditujukan untuk pasar obat domestik dan regional. 
Laporan survey itu menegaskan kembali hubungan antara konflik dan candu di Myanmar.
Budidaya opium tertinggi terus berlangsung di daerah yang tidak stabil di negara bagian Shan dan Kachin.

Troel Vester, Country Manager UNODC, mencatat bahwa "kemiskinan dan penanaman opium di Myanmar berhubungan erat. Daerah pertanian opium yang buruk membutuhkan keamanan yang lebih baik dan alternatif ekonomi yang berkelanjutan."

Namun demikian penurunan penanaman opium bukan sesuatu yang menggembirakan, karena sesuai data bahwa penurunan juga di akibatkan pasar obat regional yang berubah secara dramatis. Opium dan heroin telah menurun selama beberapa tahun terakhir karena negara-negara di Asia Timur dan Tenggara telah beralih terhadap obat-obatan sintetis dan terutama metamfetamin.

 
Wakil Menteri Dalam Negeri Jenderal Aung Thu mengakui bahwa upaya lebih lanjut akan diperlukan untuk secara efektif mengatasi produksi opium, heroin dan obat-obatan lainnya di Myanmar.

Dia berkomentar bahwa "Pemerintah Myanmar senang melihat penurunan lebih lanjut dalam penanaman opium, tetapi kami juga setuju bahwa masih banyak yang harus dilakukan, dan kami akan terus mendukung program-program yang memberikan alternatif yang layak untuk opium.
Kami juga akan bekerja dengan negara tetangga dari MOU Mekong, ASEAN dan UNODC tentang strategi bersama untuk mengatasi produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang dan bahan kimia pendahulu di wilayah kami. "

Miwa Kato, Direktur Operasi UNODC, menekankan pentingnya inisiatif pengembangan alternatif berkelanjutan dan kerja sama regional, "Myanmar telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi penanaman opium, terutama di Shan Selatan di mana kami menjalankan program pengembangan alternatif besar bersama-sama, dan kami menyadari bahwa mempertahankan dukungan akan sangat penting dalam jangka pendek dan menengah.
Pada saat yang sama dimensi regional tidak dapat disangkal, dan solusi harus melibatkan negara-negara di sekitarnya dan mitra internasional, dan kami akan mendukung dengan program regional kami. "
Dia berkomentar lebih lanjut, "produksi narkoba dan konflik sering berhubungan, dan kami akan meningkatkan partisipasi kami dalam upaya PBB yang mendukung perdamaian berkelanjutan."

Bagaimana dengan ganja di Aceh?
Persoalan yang dihadapi sangat identik dengan kondisi Opium di Myanmar saat ini. Variabel kondisi berupa konflik (masa lampau) dan kemiskinan menjadi faktor pencetus tumbuh suburnya ladang-ladang ganja di pedalaman. Oleh karena itu diperlukan langkah konperehensif untuk menuntaskannya.

Alkohol Test Standard NHTSA, Bisakah Diterapkan di Indonesia?


Artikel ini merupakan kumpulan beberapa artikel yang saya baca, tentang upaya Polisi di beberapa negara dalam upaya mengenali perilaku masyarakat mabuk di jalan raya yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. 

Harapan kami tulisan ini dapat memberi ruang diskusi bagi anggota Polri dan stakeholder terkait tentang pentingnya regulasi instrumen yang dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk pembuktian di pengadilan.


Perkembangan pemeriksaan kandungan Alokohol dalam darah / BAC (blood alcohol concentration)
The United States National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) adalah otoritas administrasi keselamatan lalu lintas jalan raya nasional di Amerika Serikat. 

Pada periode tahun 1970, NHTSA mulai melakukan penelitian dan tes untuk dapat mengenali orang yang mabuk dan berpotensi melanggar hukum merujuk tes uji ketenangan terhadap perilaku dan pengamatan klinis fisik, karena belum ditemukan alcohol tester.

Baru pada periode tahun 1980 petugas Kepolisian disana mulai menggunakan peralatan uji yang terstandard untuk dapat memeriksa tingkat konsentrasi alkohol dalam darah sebesar 0.10%  BAC (blood alcohol concentration) dengan alat bantu alcohol tester. 

Alcohol Tester merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan menguji kadar alkohol dalam tubuh manusia. Alat ini dapat mengukur kadar alkohol melalui nafas. Dengan adanya alat ini dapat membantu pihak kepolisian (yang berwenang) apakah seorang mabok minuman beralkohol minuman keras (miras).

Saat ini beberapa otoritas kepolisian di seluruh dunia  setempat telah melakukan revisi standard kandungan alkohol dalam darah sebesar 0.08% BAC (blood alcohol concentration)


Standar Tes uji Ketenangan
Didalam melakukan standar tes uji ketenangan seorang Polisi memiliki pertanyaan, prosedur administrasi, dan prosedur penilaian terhadap masyarakat yang di curigai mabuk dan membahayakan diri sendiri/orang lain.
NHTSA mendefinisikan tiga bagian spesifik dari uji keamanan tersebut yakni:

1. The horizontal gaze nystagmus test (HGN): 
Nystagmus adalah sentakan yang tidak disengaja dari bola mata yang terjadi ketika mata melacak suatu objek yang bergerak dari sisi ke sisi. 
Dalam kondisi normal, nystagmus terjadi ketika mata diputar secara perifer, tetapi ketika seseorang mabuk alkohol, nystagmus dibesar-besarkan dan akan terjadi di hampir semua sudut. 

Pada seseorang yang terganggu oleh alkohol, ketika melacak suatu objek bergerak secara horizontal dalam bidang penglihatan mereka, pandangan mereka dari sisi ke sisi akan menunjukkan sentakan yang signifikan. 

Langkah tes dilakukan seorang Polisi cukup menggerakkan tangan mereka dengan cara dari sisi ke sisi, dan meminta individu untuk mengikuti jari-jari mereka atau senter atau pena kecil. 

Ada tiga indikator gangguan di setiap mata:
  • Mata tidak bisa mengikuti objek bergerak dengan halus.
  • Sentakan itu berkelanjutan.
  • Sentakan dimulai sebelum mata menjadi 45 derajat pusat.

2. The walk-and-turn test
Dalam tes jalan dan putar, subjek diarahkan untuk mengambil sembilan langkah kecil yang membuat  sepadan tumit-jari. (melangkah dengan jari kaki mereka menyentuh tumit kaki secara bergantian sebanyak sembilan langkah lalu kembali lagi dengan cara yang sama). 

Ada banyak indikator penurunan nilai yang meliputi:
  • Tidak dapat menjaga keseimbangan saat mendengarkan instruksi
  • Mulai sebelum instruksi selesai
  • Berhenti untuk mendapatkan kembali keseimbangan sambil berjalan
  • Tidak menyentuh tumit sampai ujung kaki saat melangkah
  • Menggunakan lengan untuk keseimbangan
  • Tidak dapat membentuk langkah garis lurus
  • Mengambil jumlah langkah yang salah
  • Membuat belokan yang tidak tepat

3. The one-leg stand test:
Tes satu kaki dengan prosedur subyek tersebut disuruh berdiri dengan satu kaki kira-kira enam inci dari tanah dan menghitung dengan keras dimulai dari angka 1.000 (misal: 1.000, 1.001, 1.002, dst) Sampai petugas memberitahu orang itu untuk meletakkan kaki mereka. 

Petugas Polisi menghitung waktu orang tersebut selama 30 detik dan mencari empat indikator yakni:
  • Bergoyang sambil berusaha menyeimbangkan
  • Menggunakan lengan untuk menyeimbangkan
  • Berusaha untuk menjaga keseimbangan
  • Meletakkan kaki yang tidak menahan beban

Dari ketiga tes ketenangan tersebut menurut Studi/penelitian NHTSA  telah menunjukkan bahwa:
  • Diklasifikasikan 88% orang dalam pengaruh alkohol/mabuk ketika gagal tes HGN
  • Diklasifikasikan 79% orang dalam pengaruh alkohol/mabuk ketika gagal uji jalan-dan-balik
  • Diklasifikasikan 83% orang orang dalam pengaruh alkohol/mabuk ketika gagal tes satu kaki berdiri. 
Tentu saja, beberapa faktor situasional dapat membatalkan penggunaan tes ini, seperti seseorang yang menggunakan jenis obat tertentu, yang memiliki masalah neurologis seperti kejang, atau yang memiliki cacat fisik yang mengganggu kemampuan mereka untuk menjaga keseimbangannya.

Permasalahan
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sampai saat ini belum membuat regulasi baku terkait 3 variabel uji tes ketenangan diatas.

Regulasi berupa Perkap (peraturan Kapolri) dapat menjadi instrumen penting petugas Polisi dilapangan untuk membuat argumen hukum pemeriksaan awal terhadap upaya deteksi subyek yang di curigai mabuk alkohol/konsumsi obat terlarang tanpa menggunakan alat bantu.

Pembuktian yang di standarisasi melalui regulasi resmi juga dapat digunakan dalam pembuktian validitas di pengadilan untuk dapat melawan argumen hukum pengacara.


Alcohol Tester
Saat ini di penjualan situs online telah banyak di jual peralatan tes alcohol dengan acuracy 0.01% BAC sampai dengan 0.05% BAC dengan harga di kisaran 1.500.000 s/d 2.000.000.

Sebagai contoh untuk sebuah merk Alcoscan AL.6000, yang telah terdaftar di Depkes RI harganya di bandrol 1.750.000.

Dengan luasan wilayah hukum Indonesia dan jumlah personil Polisi yang ada, tentu anggaran ini cukup menguras kantong anggaran negara jika di lakukan pengadaan karena harga yang cukup mahal dan membutuhkah volume yang banyak.

Oleh karena itu, insrumen regulasi, pelatihan dan sertifikasi petugas untuk kemampuan pengujian subyek yang di curigai dalam kondisi mabuk sangatlah penting, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja petugas Polisi di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus sebagai efisiensi anggaran yang tepat guna.


 

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH POLRI


Didalam Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah diatur secara jelas bagaimana proses penyidikan tindak pidana. Hal ini diperlukan karena pertimbangan agar dalam tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mampu menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang  mencerminkan rasa keadilan

A. DASAR

Pada pasal bagian kesatu Pasal 4 (empat) di jelaskan bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah:
  1. Laporan polisi/pengaduan;
  2. Surat perintah tugas;
  3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
  4. Surat perintah penyidikan; dan
  5. SPDP.

1. LAPORAN POLISI
Laporan Polisi/Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:
  • Laporan Polisi Model A, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
  • Laporan Polisi Model B, merupkan Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

2. SURAT PERINTAH TUGAS.
Didalam Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
  • Dasar penugasan;
  • Identitas petugas;
  • Jenis penugasan;
  • Lama waktu penugasan; dan
  • Pejabat pemberi perintah.

3. LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik. LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

4. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Didalam Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,  sekurang -kurangnya memuat:
  • Dasar penyidikan;
  • Identitas petugas tim penyidik;
  • Jenis perkara yang disidik;
  • Waktu dimulainya penyidikan; dan
  • Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

5. SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN
  • SPDP sekurang-kurangnya memuat:
  • Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
  • Waktu dimulainya penyidikan;
  • Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
  • Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
  • Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

B. PENYELIDIKAN
Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan dan sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.  Kegiatan penyelidikan, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. kegiatan ini  merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
  • Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
  • Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
  • Dasar melakukan upaya paksa.

Kegiatan penyelidikan sebagaimana dilakukan oleh Kepolisian meliputi:
  • Pengolahan TKP;
  • Pengamatan (observasi);
  • Wawancara (interview);
  • Pembuntutan (surveillance);
  • Penyamaran (under cover);
  • Pelacakan (tracking); dan
  • Penelitian dan analisis dokumen.

Penyelidikan yang dilakukan meliputi:
  • Orang;
  • Benda atau barang;
  • Tempat;
  • Peristiwa/kejadian; dan
  • Kegiatan.

Dalam rangka menjalankan tugas penyelidikan perlu diperhatikan hal sebagai berikut:
  • Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.
  • Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
  • Laporan hasil penyelidikan  disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

C. PENYIDIKAN
Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
Laporan Polisi sebagaimana dimaksud  yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.

Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada kepada:
  • Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
  • Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
  • Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
  • Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.

Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor  dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.
Selanjutnya kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:
  • Penyelidikan;
  • Pengiriman SPDP;
  • Upaya paksa;
  • Pemeriksaan;
  • Gelar perkara;
  • Penyelesaian berkas perkara;
  • Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
  • Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
  • Penghentian Penyidikan.

Bhabinkamtibmas Sebagai Pengemban Polmas Tingkat Polres


Pengemban Polmas
Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas. Pengemban Polmas bekerja berdasarkan surat perintah dari Kasatker dimana pengemban Polmas berdinas dengan pembagian area sebagai berikut :
  • Pengemban Polmas pada tingkat Polda diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). 
  • Pengemban Polmas pada tingkat Polres diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). 

Pengemban Polmas bertugas:
  • Pengemban Polmas melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, negosiasi/mediasi, identifikasi, dan mendokumentasi data komunitas di tempat penugasannya yang berkaitan dengan kondisi Kamtibmas.
  • Pengemban Polmas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang Kamtibmas.
  • Pengemban Polmas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang pemeliharaan Kamtibmas.
  • Pengemban Polmas melaksanakan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang pemecahaan masalah Kamtibmas.

Wewenang pengemban Polmas:
  • Pengemban Polmas menerima informasi tentang permasalahan Kamtibmas dari masyarakat atau komunitas untuk diteruskan kepada pimpinan.
  • Pengemban Polmas  mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
  • Pengemban Polmas membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
  • Pengemban Polmas  melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakkan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir.
  • Pengemban Polmas bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta kode etik profesi Polri.

Bhabinkamtibmas
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  yang selanjutnya disebut  Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.
Bhabinkamtibmas di angkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat untuk diberikan penugasan melakukan tindakan kepolisian dengan prinsip-prinsip Polmas.

Fungsi Bhabinkamtibmas:
  • Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, serta memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
  • Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
  • Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
  • Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan  dan kegiatan masyarakat;
  • Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
  • Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
  • Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
  • Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Sedangkan Tugas Pokok dari  Bhabinkamtibmas yakni melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.


Kegiatan Bhabinkamtibmas meliputi
  • Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya;
  • Melakukan dan membantu pemecahan masalahan (Problem Solving);
  • Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat; 
  • Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
  • Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran; 
  • Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
  • Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Kewenangan  Bhabinkamtibmas di kegiatan Polmas:
  • Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
  • Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.
  • Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP.
  • Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kompetensi dan keterampilan Bhabinkamtibmas:
  • Deteksi dini.
  • Komunikasi sosial.
  • Negosiasi dan mediasi.
  • Kepemimpinan.
  • Pemecahan masalah sosial.

Perlengkapan Bhabinkamtibmas meliputi:
Jas hujan, Rompi, Jaket, Senter, Ransel Kerja, Kamera, komputer, modem, dan printer, Alat Komunikasi (HP, HT, Megaphone/Wireless), Kartu Nama, Belangko Kunjungan, Stiker Kunjungan, l. Brosur Kamtibmas, Buku agenda, Peta Desa/Kelurahan, Garis Polisi (police line),  Alat Tulis Kantor (ATK), Alat mobilitas (sepeda motor/sepeda/lain-lain). Untuk meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dapat diberikan Rumah Dinas, yang merangkap sebagai kantor operasionalnya.


FKPM
Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan
bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.


Tugas FKPM meliputi:
  • Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik potensi gangguan kamtibmas yang ada di lingkungannya.
  • Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan/penyuluhan.
  • Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya.
  • Membahas dan menetapkan program kerja dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan.
  • Mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran.
  • Melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia (yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau swadaya anggota FKPM/pihak swasta).
  • Secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya.
  • Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas untuk mendapatkan solusi.

Wewenang FKPM meliputi:
  • Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya;
  • Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan;
  • Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan; dan 
  • Turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh petugas Polmas.

Hak FKPM, meliputi:
  • Mendapatkan fasilitas baik materiil maupun nonmateriil sesuai yang ditetapkan atau disepakati forum khusus, aparat desa dan dukungan warga.
  • Mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah sepanjang tercantum dalam program kerja untuk pemecahan masalahmasalah sosial dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kewajiban FKPM, meliputi:
  • Menjunjung hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama, adat/kebiasaan dan kesusilaan masyarakat setempat.
  • Bersikap jujur dalam menjalankan tugas.
  • Tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan/pertikaian.
  • Mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi.
  • Bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan masyarakat.
  • Mengelola administrasi dan keuangan forum secara transparan dan bertanggung jawab.

Larangan FKPM meliputi:
  • Membentuk suatu-satuan tugas (Satgas-satgas);
  • Menggunakan atribut dan emblim (lambang/simbol) Polri dalam organisasi Forum;
  • Tanpa bersama pengemban Polmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran;
  • Melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; dan 
  • Mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan Polmas/FKPM dalam melakukan kegiatan politik praktis.

Dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mendorong masyarakat membentuk FKPM atau menitipkan eksistensi FKPM ke dalam pranata adat atau nama/istilah lain dalam bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat. FKPM sendiri merupakan forum komunikasi bersifat independen, mandiri, dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun.

Dalam pelaksanaan tugasnya, FKPM menggunakan Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan. Dalam hal fasilitas yang belum tersedia, dapat menggunakan fasilitas lain yang ada di desa/kelurahan atas kesepakatan anggota FKPM.









POLMAS, Pengembangan Kemitraan POLRI Bersama Masyarakat Untuk Harkamtibmas Yang Kondusif



Polmas atau pemolisian masyarakat (Community Policing) merupakan suatu kegiatan Kepolisian untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.  

Landasan Instrumental terkait  Polmas di atur dalam peraturan Kapolri,  Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
Berikut pemahaman yang harus diketahui anggota Polri tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Pengertian-Pengertian

Bhabinkamtibmas
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. 

Pengemban Polmas 
Merupakan anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas.

Strategi Polmas
Cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat 
FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran  penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat
BKPM adalah tempat dan sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan warga masyarakat dalam membangun kemitraan. 

Pilar Polmas 
Pemangku kepentingan yang mendukung keberhasilan penerapan Polmas dimasyarakat lokal.



Polmas dilaksanakan dengan prinsip
a. Komunikasi intensif, 
yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;

b. Kesetaraan, 
yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan 
pendapat;

c. Kemitraan, 
yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban; 

d. Transparansi, 
yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;

e. Akutanbilitas,
yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;

f. Partisipasi,
yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;

g. Hubungan personal, 
yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;

h. Proaktif, 
yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian; dan

i. Orientasi pada pemecahan masalah,
yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.



Falsafah Polmas
a. Masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.

b. Penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas.

c. Menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

d. Bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi dengan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamankan lingkungannya.

e. Membangun kepercayaan masyarakat dilakukan melalui komunikasi dua arah secara intensif antara Polri dengan masyarakat dalam kemitraan yang setara untuk pemeliharaan Kamtibmas.

f. Mengupayakan pengembangan sistem Polmas yang ada disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal.

g. Menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan budaya lokal, untuk memelihara Kamtibmas.



Fungsi Polmas
a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas.

b. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.

c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas.

d. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.



Strategi Polmas
a. Kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas.
b. Pemecahan masalah.
c. Pembinaan keamanan swakarsa.
d. Penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional.
e. Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat.
f.  Bimbingan dan penyuluhan.
g. Patroli dialogis.
h. Intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas.
i.  Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian.
j.  Kerja sama bidang Kamtibmas.



Sasaran Polmas 
a. Kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri. 
b. Kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dilingkungannya.
c. Kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya.
d. Kesadaran hukum masyarakat.
e. Partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya
f.  Gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.



Pelaksana Polmas 
a. Pengemban Polmas.
b. Bhabinkamtibmas.



Tiga Model Polmas 
a. Model A, berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern).
b. Model B, berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat.
c. Model C, berupa pengembangan konsep Polmas dari negara Jepang (Koban dan Chuzaiso), Australia, New Zealand, dan Inggris (Neighbourhood Watch) di Indonesia.



Polmas Model A 
a. Pembinaan keamanan swakarsa, meliputi:

  • Sistem keamanan lingkungan, ronda kampung atau nama lain sesuai dengan sebutan didaerahnya, antara lain jaga baya (Jawa), pecalang (Bali) dan ronda di kawasan pemukiman. 
  • Satuan pengamanan. 
  • Sukarelawan pengatur lalu lintas. 
  • Patroli keamanan sekolah. 
  • Pramuka satuan karya Bhayangkara.
b. Penitipan eksistensi FKPM atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat antara lain:

  • Tuha Peuet (Aceh) 
  • Dalihan Na Tolu (Batak) 
  • Tungku Tigo Sajarangan (Sumatera Barat) 
  • Rembug Pekon (Lamung) 
  • Masyarakat Pakraman (Bali) 
  • Mapalus (Sulawesi Utara) 
  • Saniri Negeri (Maluku) 
  • Tua–tua Adat (Papua)

Polmas Model B 
a. Melakukan Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat, antara lain:

  • Call centre Polri 110, NTMC (National Traffic Manajement Centre), dan TMC (Traffic Manajement Centre) 
  • Pelayanan reaksi cepat (quick response) 
  • Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK) 
  • Pelayanan Samsat keliling 
  • Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling 
  • Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM) 
  • Pelayanan izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) 
  • Pelayanan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam, secara on line 
  • Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) 
  • pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
  • Pelayanan informasi dan dokumentasi kepolisian 
  • Peningkatan hubungan dan koordinasi dengan Lembaga

b. Melakukan bimbingan penyuluhan Masyarakat Kelurahan/Desa (LMK/LMD);

  • Memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakatdengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi,negosiasi 
  • Memberikan penyuluhan Kamtibmas 
  • Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas


c. Melakukan patroli dialogis, antara lain:

  • Patroli dari rumah ke rumah (door to door) 
  • Patroli sambang kampung 
  • Patroli kamandanu (patroli jarak jauh) 
  • Patroli blok 
  • Patroli beat 
  • Patroli sambang nusa


d. Melakukan intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas, antara lain:

  • Komunitas intelektual 
  • Komunitas profesi 
  • Komunitas hobi 
  • Komunitas olahraga 
  • Komunitas seni budaya 
  • Komunitas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat 
  • Komunitas Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdarkamtibmas)
e. Melakukan Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan (Korwasbin) teknis kepolisian,meliputi:

  • Kepolisian Khusus (Polsus). 
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 
  • Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.


f. Melakukan intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian, meliputi:

> Binmaspol yang terdiri dari:

  • Penempatan minimal satu Bhabinkamtibmas pada setiapdesa/kelurahan. 
  • Pembinaan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP). 
  • Deradikalisasi kelompok ekstrim.

> Sabhara antara lain:

  • Police Back Bone Quick Response. 
  • Pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

> Lalu lintas antara lain:

  • Polisi Sahabat Anak. 
  • Polisi Cilik. 
  • Pelopor Keselamatan Berlalulintas. 
  • Patroli Keamanan Sekolah. 
  • Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas.


> Reserse antara lain:

  • Kring Reserse. 
  • pelayanan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP).


> Intelijen Keamanan antara lain:

  • pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),Surat Izin Keramaian, Surat Izin Penggunaan Senjata Api, dan Surat Izin Bahan Peledak. 
  • Pengembangan jaringan intelijen.


> Kepolisian Perairan antara lain terdiri dari:

  • melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transportasi laut yang ada di wilayah perairan atau pesisir pantai. 
  • memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas perairan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif di perairan.

> Kepolisian Udara antara lain terdiri dari:

  • melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transpotasi udara. 
  • memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas transpotasi udara yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif.

 > Kepolisian Satwa antara lain terdiri dari:

  • melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan. 
  • memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif.


> Kepolisian Objek Vital antara lain terdiri dari:

  • melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas objek nasional atau daerah, kementerian, lembaga, badan, perusahaan swasta dan atau asing, untuk mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif. 
  • bekerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berada di lokasi sekitar objek vital nasional dan daerah untuk mencegah dan menanggani gangguan ketertiban masyarakat.

> Brigade Mobile, antara lain:

  • melaksanakan penanggulangan terhadap huru hara.
  • memberikan pelayanan SAR dalam rangka mengamankan
  • dan menyelamatkan warga masyarakat dari bencana alam maupun kecelakaan.







Rompi Polisi, Klasifikasi Level Perlindungan Ancaman Serangan Senjata Api

Rompi anti peluru memberikan perlindungan pada bagian tubuh seperti dada, perut, dan punggung orang yang memakainya. Rompi ini mampu menahan laju proyektil peluru maupun serpihan granat sehingga tidak melukai pemakai.
Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan proteksi peersonil dari ancaman tembakan senjata api kepada petugas yang berhadapan dengan kejahatan-kejahatan serius seperti terorisme maupun gangguan keamanan dengan eskalasi tinggi.

Beberapa produk Rompi anti peluru dengan kualitas terbaik telah melaui uji standar keamanan perlindungan balistik dari US National Institute of Justice (NIJ). NIJ merupakan pemegang standarisasi pelindung tubuh terpercaya.

Standar-standar ini menguraikan secara persis, tingkat ancaman dan kemampuan tingkat perlindungan terhadap  tubuh. Ini berarti bahwa rompi anti peluru di Tingkat II misalnya tidak akan mampu melindungi terhadap ancaman Tingkat IIIa dan level ancaman diatasnya.

Tingkat  kemampuan rompi anti peluru terhadap ancaman uji balistik.
Rompi anti peluru dirancang untuk 'menjebak' dan memperlambat peluru saat mereka berusaha melewati rompi dengan menambahkan Balistic body armour.
Rompi Peluru terdiri dari dua tipe berbeda yakni keras dan lembut.

Balistic body armour ‘soft’ dirancang untuk melindungi sebagian besar senjata genggam dan amunisi senjata kecil, sedangkan Balistic body armour ‘hard’ dirancang untuk menghentikan putaran amunisi kaliber besar seperti dari senapan serbu dan senapan mesin ringan.

NIJ mengklasifikasikan kekuatan pelindung tubuh berdasarkan NIJ Levels Ballistic adalah sebagai berikut :


1. NIJ Level IIa
Areal kepadatan 3.5 kg/m dengan ketebalan 4 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm.

2. NIJ Level II
Areal kepadatan 4.2 kg/m dengan ketebalan 5 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm 

3. NIJ Level IIIa
Areal kepadatan 5.9 kg/m dengan ketebalan 6 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm dan 44 Magnum

4. NIJ Level III
Areal kepadatan 25.9 kg/m dengan ketebalan 6 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm, 44 Magnum, 5.56 mm dan 7.62 mm Nato.

5. NIJ Level IV
Areal kepadatan 5.9 kg/m dengan ketebalan 6 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm, 44 Magnum, 5.56 mm dan 7.62 mm Nato dan caliber 30 Armour piercing (M2 AP).
Jenis M2 AP amunisi adalah amunisi surplus militer dari Perang Dunia II untuk 30-06. Ini juga dikenal sebagai "tip hitam" karena cat hitam di ujungnya. Amunisi itu dulu berlimpah pasokan tetapi sekarang sudah 60-70 tahun setelah produksi akhir, semakin sulit untuk ditemukan.



Hasil Uji Kekuatan Rompi Peluru

Untuk menambah keyakinan kami sebagai pengguna, telah kami uji beberapa rompi anti peluru kami hasil pabrikan WEIN BODY ARMOR (Wein System Pte Ltd Singapore) produksi tahun 2003. 
Rompi ini telah rusak pada bagian casing pembawa material Balistic body armour akibat tersapu lumpur bencana Tsunami Aceh 2004.

Ada tiga bagian penting rompi peluru ini yakni:
1. Casing pembawa material anti peluru berbentuk rompi kulit luar (cangkang)
Casing pembawa material anti peluru atau cangkang ini hanya berfungsi sebagai wadah dan tidak memberikan proteksi terhadap serangan senjata api. Proteksi diberikan oleh material balistic body armour di dalamnya.



2. Balistic body armour level III-A

Balistic body armour level III-A terdiri dari dua lapis serat Kain Kevlar yang dijadikan satu.
Kami melakukan uji dengan Pistol Glock kaliber 99 mm pada jarak 10 meter terhadap material ini. Hasil uji menunjukkan bahwa tampak sisi depan (lapis pertama) balistic body armour robek tertembus amunisi 9 mm dari Pistol Glock kami dan ditemukan proyektil penyet (gepeng pipih).

Untuk sisi belakang (lapisan kedua) dari balistic body armour mampu menahan laju proyektil dan tidak terjadi perobekan material. (dalam gambar robek karena digunting penulis untuk melihat detail hasil uji coba).

Dapat disimpulkan material Balistic body armour Level III-A aman melindungi petugas dari serangan senjata api kaliber 9mm dari jarak 10 meter.


3. Balistic body armour level IV

Balistic body armour level IV terdiri dari dua lapis yakni keramik dan Panel Kevlar setebal 0.5 cm.
Hasil uji coba dengan senjata Sig Sauer CQB 516 kaliber 5.56 mm 5 TJ jarak 10 meter ditemukan bahwa amunisi mampu memecahkan keramik namun tidak mampu menembus panel kevlar.

Ketika kami menguji dengan amunisi 5.56 mm 4TJ, tampak kerusakan keramik lebih lebar. Panel dalam tidak terdapat tekanan yang berarti.
Sedangkan ketika kami menguji amunisi 5.56 mm 5TJ, tampak kerusakan keramik tidak terlalu lebar namun terdapat bekas tekan panel kevlar meski tidak mampu menembusnya.

Dapat disimpulkan bahwa material Balistic body armour Level IV aman melindungi petugas dari serangan senjata api kaliber 5.56 mm (4tj dan 5tj) dari jarak 10 meter.

Dengan ulasan diatas, kita menambah satu referensi pengetahuan tentang klasifikasi level kekuatan proteksi rompi anti peluru (Balistic body armour) sebagaimana merujuk standarisasi dari US National Institute of Justice (NIJ).


Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri


Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.

Untuk pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Kepolisian, serta meningkatkan kemampuan dan pemahaman penyidik dalam menjalankan Tupoksinya maka di susunlah Peraturan Kabareskrim (Perkaba) Nomor 3 tahun 2014 tentang standard operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana. 

Tujuan pengaturan ini dibuat agar:
  1. Agar penyidik dapat menjaga konsistensi kinerja penyidikan dan dapat bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait.
  2. Agar penyidik dan tim/unit kerja terkait mengetahui tentang tugas, fungsi dan peranan masing-masing.
  3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penyidik dan tim/unit kerja yang terkait. Melindungi penyidik dari penyalahgunaan wewenang, intervensi penyidikan, kesalahan yang bersifat teknis maupun administratif.
  4. Menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan efisiensi dalam proses penyidikan tindak pidana. 

Pelaksanaan Penyidikan
1. Penerimaan Laporan Polisi
Penerimaan laporan Polisi atau pengaduan tentang kejadian yang di duga ada unsur pidana dibedakan menjadi 2, yakni: 
a. Laporan Polisi Model A, adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
b. Laporan Polisi Model B, adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.
2. Penyelidikan
Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dilakukan sebelum dan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan,  Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan/diadukan.

Penyelidikan harus menjunjung tinggi objektivitas berdasarkan fakta yang ditemukan. 
Untuk memenuhi azas legalitasnya Penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib di lengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh kesatuan induknya.

Penyidik dalam melaksanakan pengolahan dan pengamanan TKP  sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pendukung seperti Puslabfor, Inafis, Pusdokkes dan fungsi keahlian lain di atur oleh ketentuan yeng berlaku.

Penyelidikan mewajibkan perencanaan penyelidikan yang fokus pada pengungkapan dan penemuan fakta dan data yang mendukung penyidikan dengan melakukan:
a. pengolahan TKP
b. pengamatan
c. wawancara
d. pembuntutan
e. penyamaran
f. pelacakan
g. penelitian dan analisa dokumen
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. Dalam hal SPDP telah dikirimkan ke jaksa penuntut umum dan batas waktu kewajiban penyidik mengirim berkas perkara tahap pertama tidak terpenuhi, maka penyidik menyampaikan pemberitahuan perkembangan kasus kepada jaksa penuntut umum. SPDP memuat:

a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
b. Waktu dimulainya penyidikan.
c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
d. Identitas penyidik yang menandatangani SPDP.
4. Upaya Paksa
Tindakan upaya paksa wajib dilengkapi dengan surat perintah kecuali dalam hal kasus tertangkap tangan. Sebelum melakukan upaya paksa, penyidik membuat rencana tindakan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan upaya paksa dan setelah pelaksanaan membuat berita acara serta melaporkan kepada pimpinan.

Upaya Paksa dilakukan dengan:
a. pemanggilan
b. penangkapan
c. penahanan
d. penggeledahan
e. penyitaan dan pemeriksaan surat
5. Upaya Pemeriksaan
Untuk membuat terang suatu perkara Pidana, penyidik melakukan pemeriksaan sebagai bagian pembuatan BAP dengan melakukan pemeriksaan:
a. pemeriksaan saksi
b. pemeriksaan ahli
c. pemeriksaan tersangka
d. pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat
e. pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dan sebagainya  
6. Gelar Perkara
Gelar perkara terhadap penyidikan tindak pidana bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Gelar perkara dibedakan menjadi 2, yakni
a. Gelar Perkara biasa
b. Gelar Perkara Khusus
Gelar perkara dilakukan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan penyidikan berikut pengawasannya yang dilakukan oleh pejabat berwenang (pengawas penyidik dan atasan penyidik).
Dalam beberapa kasus, gelar perkara dilaksanakan dalam rangka klarifikasi pengaduan masyarakat (public complain) dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap penegak hukum yang transparan dan akuntable tanpa harus di bayangi intervensi.

7. Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara meliputi dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan.  Resume berkas perkara harus diselesaikan dengan sistematika yang baku dan memuat antara lain dasar penyidikan, uraian perkara dan fakta, analisa kasus dan yuridis serta kesimpulan.
Berkas perkara diselesaikan sesuai dengan waktu dan tingkat kesulitan perkara. Dalam hal penyidik mengalami hambatan sangat sulit dalam penyidikan maka ketentuan waktu dapat diabaikan. Untuk kepentingan administrasi penyidikan, resume berkas perkara ditandatangani oleh penyidik dan pengantar berkas perkara ditanda-tangani oleh atasan penyidik.

Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS wajib dikirimkan ke penyidik Polri untuk diteliti aspek formil dan materiil yuridis serta pengembangan kasusnya sebelum dilimpahkan ke JPU sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2008 tentang Manajemen Penyidikan PPNS dan SOP terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Untuk kepentingan tertib administrasi penyidikan secara nasional dan kepentingan akses informasi publik maka penyidik wajib menginput data administrasi penyidikannya yang ditangani ke sistem pusat informasi kriminal nasional (Sispiknas) dengan mempedomani Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Piknas dan SOP terlampiryang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

8. Penghentian Perkara
Penyidikan dapat dihentikan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan).

Pengambilan keputusan penghentian penyidikan didasarkan hasil penyidikan dan telah digelar sesuai ketentuan.  Pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntut umum, tersangka dan pelapor.

SKP2 dapat dibuka kembali melalui putusan sidang praperadilan dan/atau ditemukan bukti baru melalui gelar perkara dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan (SKP3).