Bhabinkamtibmas Sebagai Pengemban Polmas Tingkat Polres


Pengemban Polmas
Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas. Pengemban Polmas bekerja berdasarkan surat perintah dari Kasatker dimana pengemban Polmas berdinas dengan pembagian area sebagai berikut :
  • Pengemban Polmas pada tingkat Polda diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). 
  • Pengemban Polmas pada tingkat Polres diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). 

Pengemban Polmas bertugas:
  • Pengemban Polmas melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, negosiasi/mediasi, identifikasi, dan mendokumentasi data komunitas di tempat penugasannya yang berkaitan dengan kondisi Kamtibmas.
  • Pengemban Polmas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang Kamtibmas.
  • Pengemban Polmas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang pemeliharaan Kamtibmas.
  • Pengemban Polmas melaksanakan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang pemecahaan masalah Kamtibmas.

Wewenang pengemban Polmas:
  • Pengemban Polmas menerima informasi tentang permasalahan Kamtibmas dari masyarakat atau komunitas untuk diteruskan kepada pimpinan.
  • Pengemban Polmas  mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
  • Pengemban Polmas membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
  • Pengemban Polmas  melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakkan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir.
  • Pengemban Polmas bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta kode etik profesi Polri.

Bhabinkamtibmas
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  yang selanjutnya disebut  Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.
Bhabinkamtibmas di angkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat untuk diberikan penugasan melakukan tindakan kepolisian dengan prinsip-prinsip Polmas.

Fungsi Bhabinkamtibmas:
  • Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, serta memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
  • Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
  • Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
  • Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan  dan kegiatan masyarakat;
  • Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
  • Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
  • Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
  • Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Sedangkan Tugas Pokok dari  Bhabinkamtibmas yakni melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.


Kegiatan Bhabinkamtibmas meliputi
  • Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya;
  • Melakukan dan membantu pemecahan masalahan (Problem Solving);
  • Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat; 
  • Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
  • Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran; 
  • Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
  • Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Kewenangan  Bhabinkamtibmas di kegiatan Polmas:
  • Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
  • Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.
  • Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP.
  • Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kompetensi dan keterampilan Bhabinkamtibmas:
  • Deteksi dini.
  • Komunikasi sosial.
  • Negosiasi dan mediasi.
  • Kepemimpinan.
  • Pemecahan masalah sosial.

Perlengkapan Bhabinkamtibmas meliputi:
Jas hujan, Rompi, Jaket, Senter, Ransel Kerja, Kamera, komputer, modem, dan printer, Alat Komunikasi (HP, HT, Megaphone/Wireless), Kartu Nama, Belangko Kunjungan, Stiker Kunjungan, l. Brosur Kamtibmas, Buku agenda, Peta Desa/Kelurahan, Garis Polisi (police line),  Alat Tulis Kantor (ATK), Alat mobilitas (sepeda motor/sepeda/lain-lain). Untuk meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dapat diberikan Rumah Dinas, yang merangkap sebagai kantor operasionalnya.


FKPM
Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan
bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.


Tugas FKPM meliputi:
  • Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik potensi gangguan kamtibmas yang ada di lingkungannya.
  • Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan/penyuluhan.
  • Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya.
  • Membahas dan menetapkan program kerja dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan.
  • Mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran.
  • Melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia (yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau swadaya anggota FKPM/pihak swasta).
  • Secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya.
  • Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas untuk mendapatkan solusi.

Wewenang FKPM meliputi:
  • Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya;
  • Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan;
  • Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan; dan 
  • Turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh petugas Polmas.

Hak FKPM, meliputi:
  • Mendapatkan fasilitas baik materiil maupun nonmateriil sesuai yang ditetapkan atau disepakati forum khusus, aparat desa dan dukungan warga.
  • Mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah sepanjang tercantum dalam program kerja untuk pemecahan masalahmasalah sosial dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kewajiban FKPM, meliputi:
  • Menjunjung hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama, adat/kebiasaan dan kesusilaan masyarakat setempat.
  • Bersikap jujur dalam menjalankan tugas.
  • Tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan/pertikaian.
  • Mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi.
  • Bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan masyarakat.
  • Mengelola administrasi dan keuangan forum secara transparan dan bertanggung jawab.

Larangan FKPM meliputi:
  • Membentuk suatu-satuan tugas (Satgas-satgas);
  • Menggunakan atribut dan emblim (lambang/simbol) Polri dalam organisasi Forum;
  • Tanpa bersama pengemban Polmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran;
  • Melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; dan 
  • Mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan Polmas/FKPM dalam melakukan kegiatan politik praktis.

Dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mendorong masyarakat membentuk FKPM atau menitipkan eksistensi FKPM ke dalam pranata adat atau nama/istilah lain dalam bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat. FKPM sendiri merupakan forum komunikasi bersifat independen, mandiri, dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun.

Dalam pelaksanaan tugasnya, FKPM menggunakan Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan. Dalam hal fasilitas yang belum tersedia, dapat menggunakan fasilitas lain yang ada di desa/kelurahan atas kesepakatan anggota FKPM.









POLMAS, Pengembangan Kemitraan POLRI Bersama Masyarakat Untuk Harkamtibmas Yang Kondusif



Polmas atau pemolisian masyarakat (Community Policing) merupakan suatu kegiatan Kepolisian untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.  

Landasan Instrumental terkait  Polmas di atur dalam peraturan Kapolri,  Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
Berikut pemahaman yang harus diketahui anggota Polri tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Pengertian-Pengertian

Bhabinkamtibmas
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. 

Pengemban Polmas 
Merupakan anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas.

Strategi Polmas
Cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat 
FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran  penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat
BKPM adalah tempat dan sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan warga masyarakat dalam membangun kemitraan. 

Pilar Polmas 
Pemangku kepentingan yang mendukung keberhasilan penerapan Polmas dimasyarakat lokal.



Polmas dilaksanakan dengan prinsip
a. Komunikasi intensif, 
yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;

b. Kesetaraan, 
yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan 
pendapat;

c. Kemitraan, 
yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban; 

d. Transparansi, 
yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;

e. Akutanbilitas,
yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;

f. Partisipasi,
yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;

g. Hubungan personal, 
yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;

h. Proaktif, 
yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian; dan

i. Orientasi pada pemecahan masalah,
yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.



Falsafah Polmas
a. Masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.

b. Penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas.

c. Menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

d. Bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi dengan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamankan lingkungannya.

e. Membangun kepercayaan masyarakat dilakukan melalui komunikasi dua arah secara intensif antara Polri dengan masyarakat dalam kemitraan yang setara untuk pemeliharaan Kamtibmas.

f. Mengupayakan pengembangan sistem Polmas yang ada disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal.

g. Menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan budaya lokal, untuk memelihara Kamtibmas.



Fungsi Polmas
a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas.

b. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.

c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas.

d. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.



Strategi Polmas
a. Kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas.
b. Pemecahan masalah.
c. Pembinaan keamanan swakarsa.
d. Penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional.
e. Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat.
f.  Bimbingan dan penyuluhan.
g. Patroli dialogis.
h. Intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas.
i.  Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian.
j.  Kerja sama bidang Kamtibmas.



Sasaran Polmas 
a. Kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri. 
b. Kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dilingkungannya.
c. Kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya.
d. Kesadaran hukum masyarakat.
e. Partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya
f.  Gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.



Pelaksana Polmas 
a. Pengemban Polmas.
b. Bhabinkamtibmas.



Tiga Model Polmas 
a. Model A, berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern).
b. Model B, berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat.
c. Model C, berupa pengembangan konsep Polmas dari negara Jepang (Koban dan Chuzaiso), Australia, New Zealand, dan Inggris (Neighbourhood Watch) di Indonesia.



Polmas Model A 
a. Pembinaan keamanan swakarsa, meliputi:

  • Sistem keamanan lingkungan, ronda kampung atau nama lain sesuai dengan sebutan didaerahnya, antara lain jaga baya (Jawa), pecalang (Bali) dan ronda di kawasan pemukiman. 
  • Satuan pengamanan. 
  • Sukarelawan pengatur lalu lintas. 
  • Patroli keamanan sekolah. 
  • Pramuka satuan karya Bhayangkara.
b. Penitipan eksistensi FKPM atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat antara lain:

  • Tuha Peuet (Aceh) 
  • Dalihan Na Tolu (Batak) 
  • Tungku Tigo Sajarangan (Sumatera Barat) 
  • Rembug Pekon (Lamung) 
  • Masyarakat Pakraman (Bali) 
  • Mapalus (Sulawesi Utara) 
  • Saniri Negeri (Maluku) 
  • Tua–tua Adat (Papua)

Polmas Model B 
a. Melakukan Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat, antara lain:

  • Call centre Polri 110, NTMC (National Traffic Manajement Centre), dan TMC (Traffic Manajement Centre) 
  • Pelayanan reaksi cepat (quick response) 
  • Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK) 
  • Pelayanan Samsat keliling 
  • Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling 
  • Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM) 
  • Pelayanan izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) 
  • Pelayanan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam, secara on line 
  • Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) 
  • pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
  • Pelayanan informasi dan dokumentasi kepolisian 
  • Peningkatan hubungan dan koordinasi dengan Lembaga

b. Melakukan bimbingan penyuluhan Masyarakat Kelurahan/Desa (LMK/LMD);

  • Memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakatdengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi,negosiasi 
  • Memberikan penyuluhan Kamtibmas 
  • Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas


c. Melakukan patroli dialogis, antara lain:

  • Patroli dari rumah ke rumah (door to door) 
  • Patroli sambang kampung 
  • Patroli kamandanu (patroli jarak jauh) 
  • Patroli blok 
  • Patroli beat 
  • Patroli sambang nusa


d. Melakukan intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas, antara lain:

  • Komunitas intelektual 
  • Komunitas profesi 
  • Komunitas hobi 
  • Komunitas olahraga 
  • Komunitas seni budaya 
  • Komunitas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat 
  • Komunitas Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdarkamtibmas)
e. Melakukan Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan (Korwasbin) teknis kepolisian,meliputi:

  • Kepolisian Khusus (Polsus). 
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 
  • Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.


f. Melakukan intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian, meliputi:

> Binmaspol yang terdiri dari:

  • Penempatan minimal satu Bhabinkamtibmas pada setiapdesa/kelurahan. 
  • Pembinaan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP). 
  • Deradikalisasi kelompok ekstrim.

> Sabhara antara lain:

  • Police Back Bone Quick Response. 
  • Pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

> Lalu lintas antara lain:

  • Polisi Sahabat Anak. 
  • Polisi Cilik. 
  • Pelopor Keselamatan Berlalulintas. 
  • Patroli Keamanan Sekolah. 
  • Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas.


> Reserse antara lain:

  • Kring Reserse. 
  • pelayanan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP).


> Intelijen Keamanan antara lain:

  • pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),Surat Izin Keramaian, Surat Izin Penggunaan Senjata Api, dan Surat Izin Bahan Peledak. 
  • Pengembangan jaringan intelijen.


> Kepolisian Perairan antara lain terdiri dari:

  • melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transportasi laut yang ada di wilayah perairan atau pesisir pantai. 
  • memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas perairan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif di perairan.

> Kepolisian Udara antara lain terdiri dari:

  • melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transpotasi udara. 
  • memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas transpotasi udara yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif.

 > Kepolisian Satwa antara lain terdiri dari:

  • melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan. 
  • memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif.


> Kepolisian Objek Vital antara lain terdiri dari:

  • melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas objek nasional atau daerah, kementerian, lembaga, badan, perusahaan swasta dan atau asing, untuk mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif. 
  • bekerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berada di lokasi sekitar objek vital nasional dan daerah untuk mencegah dan menanggani gangguan ketertiban masyarakat.

> Brigade Mobile, antara lain:

  • melaksanakan penanggulangan terhadap huru hara.
  • memberikan pelayanan SAR dalam rangka mengamankan
  • dan menyelamatkan warga masyarakat dari bencana alam maupun kecelakaan.







Rompi Polisi, Klasifikasi Level Perlindungan Ancaman Serangan Senjata Api

Rompi anti peluru memberikan perlindungan pada bagian tubuh seperti dada, perut, dan punggung orang yang memakainya. Rompi ini mampu menahan laju proyektil peluru maupun serpihan granat sehingga tidak melukai pemakai.
Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan proteksi peersonil dari ancaman tembakan senjata api kepada petugas yang berhadapan dengan kejahatan-kejahatan serius seperti terorisme maupun gangguan keamanan dengan eskalasi tinggi.

Beberapa produk Rompi anti peluru dengan kualitas terbaik telah melaui uji standar keamanan perlindungan balistik dari US National Institute of Justice (NIJ). NIJ merupakan pemegang standarisasi pelindung tubuh terpercaya.

Standar-standar ini menguraikan secara persis, tingkat ancaman dan kemampuan tingkat perlindungan terhadap  tubuh. Ini berarti bahwa rompi anti peluru di Tingkat II misalnya tidak akan mampu melindungi terhadap ancaman Tingkat IIIa dan level ancaman diatasnya.

Tingkat  kemampuan rompi anti peluru terhadap ancaman uji balistik.
Rompi anti peluru dirancang untuk 'menjebak' dan memperlambat peluru saat mereka berusaha melewati rompi dengan menambahkan Balistic body armour.
Rompi Peluru terdiri dari dua tipe berbeda yakni keras dan lembut.

Balistic body armour ‘soft’ dirancang untuk melindungi sebagian besar senjata genggam dan amunisi senjata kecil, sedangkan Balistic body armour ‘hard’ dirancang untuk menghentikan putaran amunisi kaliber besar seperti dari senapan serbu dan senapan mesin ringan.

NIJ mengklasifikasikan kekuatan pelindung tubuh berdasarkan NIJ Levels Ballistic adalah sebagai berikut :


1. NIJ Level IIa
Areal kepadatan 3.5 kg/m dengan ketebalan 4 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm.

2. NIJ Level II
Areal kepadatan 4.2 kg/m dengan ketebalan 5 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm 

3. NIJ Level IIIa
Areal kepadatan 5.9 kg/m dengan ketebalan 6 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm dan 44 Magnum

4. NIJ Level III
Areal kepadatan 25.9 kg/m dengan ketebalan 6 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm, 44 Magnum, 5.56 mm dan 7.62 mm Nato.

5. NIJ Level IV
Areal kepadatan 5.9 kg/m dengan ketebalan 6 mm mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9mm, 44 Magnum, 5.56 mm dan 7.62 mm Nato dan caliber 30 Armour piercing (M2 AP).
Jenis M2 AP amunisi adalah amunisi surplus militer dari Perang Dunia II untuk 30-06. Ini juga dikenal sebagai "tip hitam" karena cat hitam di ujungnya. Amunisi itu dulu berlimpah pasokan tetapi sekarang sudah 60-70 tahun setelah produksi akhir, semakin sulit untuk ditemukan.



Hasil Uji Kekuatan Rompi Peluru

Untuk menambah keyakinan kami sebagai pengguna, telah kami uji beberapa rompi anti peluru kami hasil pabrikan WEIN BODY ARMOR (Wein System Pte Ltd Singapore) produksi tahun 2003. 
Rompi ini telah rusak pada bagian casing pembawa material Balistic body armour akibat tersapu lumpur bencana Tsunami Aceh 2004.

Ada tiga bagian penting rompi peluru ini yakni:
1. Casing pembawa material anti peluru berbentuk rompi kulit luar (cangkang)
Casing pembawa material anti peluru atau cangkang ini hanya berfungsi sebagai wadah dan tidak memberikan proteksi terhadap serangan senjata api. Proteksi diberikan oleh material balistic body armour di dalamnya.



2. Balistic body armour level III-A

Balistic body armour level III-A terdiri dari dua lapis serat Kain Kevlar yang dijadikan satu.
Kami melakukan uji dengan Pistol Glock kaliber 99 mm pada jarak 10 meter terhadap material ini. Hasil uji menunjukkan bahwa tampak sisi depan (lapis pertama) balistic body armour robek tertembus amunisi 9 mm dari Pistol Glock kami dan ditemukan proyektil penyet (gepeng pipih).

Untuk sisi belakang (lapisan kedua) dari balistic body armour mampu menahan laju proyektil dan tidak terjadi perobekan material. (dalam gambar robek karena digunting penulis untuk melihat detail hasil uji coba).

Dapat disimpulkan material Balistic body armour Level III-A aman melindungi petugas dari serangan senjata api kaliber 9mm dari jarak 10 meter.


3. Balistic body armour level IV

Balistic body armour level IV terdiri dari dua lapis yakni keramik dan Panel Kevlar setebal 0.5 cm.
Hasil uji coba dengan senjata Sig Sauer CQB 516 kaliber 5.56 mm 5 TJ jarak 10 meter ditemukan bahwa amunisi mampu memecahkan keramik namun tidak mampu menembus panel kevlar.

Ketika kami menguji dengan amunisi 5.56 mm 4TJ, tampak kerusakan keramik lebih lebar. Panel dalam tidak terdapat tekanan yang berarti.
Sedangkan ketika kami menguji amunisi 5.56 mm 5TJ, tampak kerusakan keramik tidak terlalu lebar namun terdapat bekas tekan panel kevlar meski tidak mampu menembusnya.

Dapat disimpulkan bahwa material Balistic body armour Level IV aman melindungi petugas dari serangan senjata api kaliber 5.56 mm (4tj dan 5tj) dari jarak 10 meter.

Dengan ulasan diatas, kita menambah satu referensi pengetahuan tentang klasifikasi level kekuatan proteksi rompi anti peluru (Balistic body armour) sebagaimana merujuk standarisasi dari US National Institute of Justice (NIJ).


Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri


Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.

Untuk pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Kepolisian, serta meningkatkan kemampuan dan pemahaman penyidik dalam menjalankan Tupoksinya maka di susunlah Peraturan Kabareskrim (Perkaba) Nomor 3 tahun 2014 tentang standard operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana. 

Tujuan pengaturan ini dibuat agar:
  1. Agar penyidik dapat menjaga konsistensi kinerja penyidikan dan dapat bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait.
  2. Agar penyidik dan tim/unit kerja terkait mengetahui tentang tugas, fungsi dan peranan masing-masing.
  3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penyidik dan tim/unit kerja yang terkait. Melindungi penyidik dari penyalahgunaan wewenang, intervensi penyidikan, kesalahan yang bersifat teknis maupun administratif.
  4. Menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan efisiensi dalam proses penyidikan tindak pidana. 

Pelaksanaan Penyidikan
1. Penerimaan Laporan Polisi
Penerimaan laporan Polisi atau pengaduan tentang kejadian yang di duga ada unsur pidana dibedakan menjadi 2, yakni: 
a. Laporan Polisi Model A, adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
b. Laporan Polisi Model B, adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.
2. Penyelidikan
Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dilakukan sebelum dan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan,  Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan/diadukan.

Penyelidikan harus menjunjung tinggi objektivitas berdasarkan fakta yang ditemukan. 
Untuk memenuhi azas legalitasnya Penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib di lengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh kesatuan induknya.

Penyidik dalam melaksanakan pengolahan dan pengamanan TKP  sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pendukung seperti Puslabfor, Inafis, Pusdokkes dan fungsi keahlian lain di atur oleh ketentuan yeng berlaku.

Penyelidikan mewajibkan perencanaan penyelidikan yang fokus pada pengungkapan dan penemuan fakta dan data yang mendukung penyidikan dengan melakukan:
a. pengolahan TKP
b. pengamatan
c. wawancara
d. pembuntutan
e. penyamaran
f. pelacakan
g. penelitian dan analisa dokumen
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. Dalam hal SPDP telah dikirimkan ke jaksa penuntut umum dan batas waktu kewajiban penyidik mengirim berkas perkara tahap pertama tidak terpenuhi, maka penyidik menyampaikan pemberitahuan perkembangan kasus kepada jaksa penuntut umum. SPDP memuat:

a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
b. Waktu dimulainya penyidikan.
c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
d. Identitas penyidik yang menandatangani SPDP.
4. Upaya Paksa
Tindakan upaya paksa wajib dilengkapi dengan surat perintah kecuali dalam hal kasus tertangkap tangan. Sebelum melakukan upaya paksa, penyidik membuat rencana tindakan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan upaya paksa dan setelah pelaksanaan membuat berita acara serta melaporkan kepada pimpinan.

Upaya Paksa dilakukan dengan:
a. pemanggilan
b. penangkapan
c. penahanan
d. penggeledahan
e. penyitaan dan pemeriksaan surat
5. Upaya Pemeriksaan
Untuk membuat terang suatu perkara Pidana, penyidik melakukan pemeriksaan sebagai bagian pembuatan BAP dengan melakukan pemeriksaan:
a. pemeriksaan saksi
b. pemeriksaan ahli
c. pemeriksaan tersangka
d. pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat
e. pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dan sebagainya  
6. Gelar Perkara
Gelar perkara terhadap penyidikan tindak pidana bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Gelar perkara dibedakan menjadi 2, yakni
a. Gelar Perkara biasa
b. Gelar Perkara Khusus
Gelar perkara dilakukan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan penyidikan berikut pengawasannya yang dilakukan oleh pejabat berwenang (pengawas penyidik dan atasan penyidik).
Dalam beberapa kasus, gelar perkara dilaksanakan dalam rangka klarifikasi pengaduan masyarakat (public complain) dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap penegak hukum yang transparan dan akuntable tanpa harus di bayangi intervensi.

7. Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara meliputi dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan.  Resume berkas perkara harus diselesaikan dengan sistematika yang baku dan memuat antara lain dasar penyidikan, uraian perkara dan fakta, analisa kasus dan yuridis serta kesimpulan.
Berkas perkara diselesaikan sesuai dengan waktu dan tingkat kesulitan perkara. Dalam hal penyidik mengalami hambatan sangat sulit dalam penyidikan maka ketentuan waktu dapat diabaikan. Untuk kepentingan administrasi penyidikan, resume berkas perkara ditandatangani oleh penyidik dan pengantar berkas perkara ditanda-tangani oleh atasan penyidik.

Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS wajib dikirimkan ke penyidik Polri untuk diteliti aspek formil dan materiil yuridis serta pengembangan kasusnya sebelum dilimpahkan ke JPU sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2008 tentang Manajemen Penyidikan PPNS dan SOP terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Untuk kepentingan tertib administrasi penyidikan secara nasional dan kepentingan akses informasi publik maka penyidik wajib menginput data administrasi penyidikannya yang ditangani ke sistem pusat informasi kriminal nasional (Sispiknas) dengan mempedomani Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Piknas dan SOP terlampiryang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

8. Penghentian Perkara
Penyidikan dapat dihentikan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan).

Pengambilan keputusan penghentian penyidikan didasarkan hasil penyidikan dan telah digelar sesuai ketentuan.  Pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntut umum, tersangka dan pelapor.

SKP2 dapat dibuka kembali melalui putusan sidang praperadilan dan/atau ditemukan bukti baru melalui gelar perkara dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan (SKP3).

HS-9 Pistol Semi Otomatis Kaliber 9 mm


Mengenal Sejarah Pistol Semi Otomatis HS-9
HS Produkt merupakan pabrikan Pistol Semi Otomatis HS-9. Pada tahun 1991 IM Metal didirikan sebagai perusahaan yang berkantor di kota Ozalj, Kroasia, sekitar 50 kilometer barat daya ibukota Zagreb, dan fasilitas manufakturnya direlokasi ke Karlovac pada tahun 2000.

Pendiri HS Produkt adalah Ivan Žabčić dan Marko Vuković, keduanya adalah insinyur mekanik. Vuković adalah perancang utama di balik sebagian besar produk senjata sedangkan Vuković merupakan ahli senjata yang memiliki pengalaman tempur sebagai veteran Perang Kemerdekaan Kroasia.

Menyusul keberhasilan pistol HS 2000 di pasar dunia, perusahaan mengubah namanya menjadi HS Produkt. Pada pertengahan 2001, HS Produkt menjalin kontrak jangka panjang dengan perusahaan Amerika, Springfield Inc. (Springfield Inc merupakan pemasok senjata, Polisi AS, militer, FBI dengan berbagai produknya termasuk handgun HS Produkt)

Sejak awal kerjasama tersebut, HS Produkt telah mencatat pertumbuhan penjualan senjata tertinggi di dunia. HS Produkt mengekspor 95% produknya ke pasar AS dan menjadi senjata pistol favorit di AS pada tahun 2003, 2006, 2009 dan 2013.

Dan sekarang,  Senjata HS-9 telah digunakan di jajaran Korps Brimob Polri untuk memperkuat persenjataan unit khusus mereka seperti unit CRT (crisis response team) lawan teror dan unit GAG (Gerilya anti Gerilya) dan penugasan Internasional Polri di PBB dalam misi Formed Police Unit (FPU) di Sudan.


Technical Data HS-9


Length of barrel:
102,5 mm     (optional barrel length:  3” and 5” barrel)
Height:
140 mm/4" & 5"     120 mm/3"
Barrel rifling:
6 grooves, 1 turn in 250mm, right hand
Weight (excluding magazine):
705g ( 4”/ cal. 9x19mm), 760g ( 4”/ cal. .40 S&W), 750g ( 4”/ cal. .45ACP),
735g ( 4” / cal. .357 SIG), 667g( 3”cal.9x19mm), 750g ( 5”cal.9x19mm)
Magazine weight.
85g (cal. 9x19mm), 85g (cal. .40), 99g ( cal. .45ACP), 88g ( cal. .357 SIG)
Magazine capacity:
16 rds.(cal. 9x19mm), 12 rds. (cal. .40, cal. .357 SIG), 13 rds. (cal. .45ACP)
Trigger pull:
2,5 - 3kg
Trigger travel:
“first knee” 10mm / total 13mm
Line of sight:
150mm (cal. 9x19mm)
Safety indicators:
Loaded chamber indicator
Firing pin status indicator
Safeties:
Firing pin block / drop safety
Trigger safety
Grip safety
Sights:
Front blade, dove tail, dot rear square notch, two dot, drift adjustable & replaceable
Special features:
1. Grooved user friendly non-slip grip with thumb rests & combat style trigger guard
2. Rail system for laser and tactical light in front of the frame
3. Ambidextrous magazine release
4. Chrome plated drop free magazine
5. Fires under water up to 3m deep
6. Light weight ultra high impact polymer frame


Pabrikan HS Produkt merancang Pistol semi otomatis HS-9 dengan standard keamanan yang tinggi bagi pengguna dan orang di sekitarnya, antara lain:

1. Firing Pin Status Indicator
Penembak dapat memeriksa status Pin Indikator dengan melihat atau menyentuh untuk memverifikasi  Pin Indikator. Jika Pin indikator dalam kondisi menonjol menunjukkan bahwa sistem pemukul proyektil sudah aktif dan siap di picu dengan menarik pelatuk (triger) untuk melakukan tembakan.


2. The Loaded Chamber Indicator
Load chamber indicator memungkinkan penembak untuk memverifikasi, secara visual atau dengan sentuhan, dan tanpa keraguan bahwa ada putaran di dalam chamber amunisi.


3. Trigger Safety system
Menjaga keamanan senjata agar tidak meledak sendiri ketika terjatuh atau terbentur merupakan terobosan yang revolusioner. Senjata HS-9 melengkapi dirinya dengan Trigger safety system yang mengkombinasikan sistem keamanan pada picu penarik pelatuk (triger) untuk memicu terjadinya penembakan. Sehingga meski senjata terjatuh dan terlempar tidak akan memicu terjadinya ledakan amunisi dalam chamber.


4. Grip Safety
Selain Trigger safety System, HS-9 masih diperkuat dengan standard keamanan Grip Safety yang merupakan sistem mekanis kunci pada lekukan atas Grip Pistol.
Tembakan dapat dilepaskan jika secara bersamaan  Grip Safety dan Trigger ditekan.
Grip di desain dengan sangat ergonomis dengan bahan polimer yang kuat beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, suhu panas, anti karat, menggunakan desin yang kompak serta berkontur.



Makalah dan Diskusi Optimalisasi Kerjasama Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (pra dan pasca kecelakaan)




Angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terutama yang melibatkan pengendara sepeda motor di Indonesia cukup tinggi. Selain mengakibatkan kematian dan cacat, ternyata kecelakaan juga berdampak menyumbang terjadinya kemiskinan baru di masyarakat.

Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Budi Raharjo mengatakan, kecelakaan lalu lintas juga berdampak pada pemiskinan keluarga. Bahkan korban lakalantas yang meninggal berkontribusi 6,7 persen pemiskinan keluarga.

Demikian besar dampak kecelakaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan tahun 2011 sampai 2020 sebagai Tahun Aksi Keselamatan Berlalu lintas atau Decade of Action for Road Safety. Kampanye itu ditargetkan mampu menurunkan angka lakalantas di dunia hingga 50 persen.

Semangat pendeklarasian Decade of Action for Road Safety 2011-2020 ini sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan ( RUNK ). Dalam rangka memanfaatkan momentum ini, Pemerintah Indonesia menyusun RUNK Jalan yang bersifat jangka panjang (25 tahun) dan mendeklarasikan DoA yang akan menjadi bagian dari materi RUNK Jalan.
Dalam kesempatan ini penulis membuat makalah singkat yang mencoba memahami permasalahan (penanganan kecelakaan Lalulintas) dari sudut pandang kerjasama.

Kita ketahui bersama, sampai saat ini unit Lakalantas masih menjadi tumpuan untuk melakukan pertolongan pertama, melakukan olah TKP, melakukan evakuasi ke Rumah sakit, membuat penyidikan Lakalantas dan bantuan kelengkapan adminsitrasi klaim asuransi.
Ada "kursi kosong" untuk duduk bekerjasama dalam kesiapan dan ketanggapsegaraan Pra kecelakaan serta tindakan pertama penanganan Pasca Kecelakaan terjadi termasuk kerjasama penjaminan korban kecelakaan yang dirawat di Rumah Sakit rujukan.

Kerjasama dibangun untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan Prima sesuai kompetensi masing-masing sehingga berkontribusi meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Dalam kesempatan ini, penulis mengajak stakeholder, NGO, dan masyarakat untuk melakukan diskusi dalam forum DISQUS Polisi Tactica di www.makalah-nkp.com. Harapan penulis masukan, saran dan solusi dari pembaca dapat berguna bagi penentu kebijakan agar penanganan kecelakaan (pra dan pasca) dapat lebih baik dan memberikan dampak kepuasan masyarakat.


Glock: Pistol Semi Otomatis Partner Polisi Dalam Penegakan Hukum


Jenis Pistol Glock digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mempersenjatai unit Kepolisian khususnya. Antara lain di satuan khusus Brimob dan Densus 88 AT. Pistol ini dipilih karena tingkat keamanan, kekuatan dan akurasi yang mempunyai kualitas yang tangguh.

Namun tidak banyak para pemegang senjata Glock memahami bagaimana kualitas dan  sejarah senjata ini dirancang oleh seorang insinyur Radiator di sebuah pinggiran kota Wina Austria yang dikenal sebagai Gaston Glock sampai mampu berevolusi menjadi beberapa generasi. 

Dalam  postingan ini saya turut mengundang pembaca sekalian untuk berdiskusi tentang senjata Glock yang pernah anda gunakan dalam tugas penegakkan hukum atau kompetisi IPSC.  
Gunakan forum diskusi DISQUS dibagian bawah blog Polisi Tactica untuk saling  berbagai pengetahuan dan pengalaman anda.

Sejarah Pistol Glock
Gaston Glock pada awalnya tidak memiliki pengalaman dan background sebagai ahli senjata. Dia merupakan insinyur Austria yang mengelola pabrik radiator di pinggiran kota Wina yang juga menerima pekerjaan pembuatan pisau militer, dan bayonet.

Gaston Glock mulai membuat Glock 17 sebagai prototype pertama dari bahan plastik hitam (Polimer) pada awal tahun 1980-1982. Prototype ini merupakan generasi Pistol revolusioner yang menggunakan bahan Polimer anti panas serta dilengkapi model pengamanan safe action
Gaston menyerahkan protoype pistol buatannya Glock 17 kepada angkatan darat Austria untuk diujikan. Dari prototype ini akhirnya mendapatkan kontrak dua puluh ribu unit dengan Angkatan Darat Austria. 

Meskipun Glock pada awalnya dianggap jelek dan terlihat murahan, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pengakuan kualitas dari para militer, penegak hukum dan warga sipil yang senantiasa mengatakan Glock sebagai Pistol yang akurat dan sangat dapat diandalkan.




Efektifitas Pistol Glock
Secara tekhnis Glock mempunyai keunggulan dengan penggunaan bahan polimer yang tahan panas hingga 200 derajat celcius, sedang keunggulan lain ada pada larasnya. Glock 17 menggunakan poligonal rifling pada laras, yaitu sistim alur dalam laras yang baru dan berbeda dengan alur konvensional.

Glock 17 juga memiliki chamber loaded indicator yang berfungsi untuk mendeteksi kamar peluru. Recoil Spring Glock 17 juga mengadaptasi sistem Captive Recoil Spring, untuk mencegah terjadinya kesalahan proses melepas per tolak balik, sehingga tidak melukai pengguna seperti melukai muka atau mata operator.

Pengoperasian Glock 17 sangat praktis karena tombol dapat diakses dengan mudah tanpa mengubah genggaman, sehingga Glock sangat cocok untuk penggunaan rapid shooting. Glock 17 juga dilengkap 3 tombol yang meningkatkan efektifitas penembak yaitu tombol pelepas magasin, pengunci slide, dan penghenti slide. 

Spesifikasi tekhnis Pistol Glock
Tipe: Pistol Semi Otomatis.
Asal: Austria
Perancang: Gaston Glock
Tahun: 1979-1982
Kaliber: 9x19 mm Parabellum (glock 17 18 19 26 34)
Mekanisme: Rekoil pendek
Kecepatan: 375 m/s (1.230 ft/s)
Jarak efektif : 50 m (55 yd)
Alat bidik: Pisir depan tetap, pisir belakang memiliki Tritium-illuminasi untuk penglihatan malam


 

Mengenal Tekhnologi Revolusioner Pistol Glock
1. Glock menggunakan Polimer Frame
Bingkai Polimer dipilih Glock, untuk membuat revolusi industri pistol dengan memberikan standar baru ketahanan benturan, daya tahan panas, dan masa pakai yang lama, sekaligus mengurangi berat hingga 90%. Keunggulan Polimer Pistol Glock terletak pada kekuatannya, polimer juga mempunyai suhu netral serta membutuhkan lebih sedikit perawatan. 



2. Sistem keamanan pemicu dengan Glock “Safe Action”® 
Sistem Glock "Safe Action" ® terdiri dari 3 pengaman otomatis independen yang dirancang untuk memastikan bahwa pistol tidak dapat menembak secara tidak sengaja karena inersia atau dampak apa pun.  Karena menganut sistem “save action”, yaitu pengaman tuas kecil yang terletak di bawah picu yang akan mengunci picu bila tuas tidak ditekan. Jadi pistol tidak akan menyalak bila picu ditekan mundur, dan picu tidak akan dapat ditekan mundur bila pengaman tidak tertekan.


3. Penggunaan laras dengan tempa dingin 
Glock diproduksi menggunakan metode penempaan dingin sehingga menghasilkan permukaan dan profil interior yang presisi seragam dan konsisten. Dengan metode ini akan menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi, dan peningkatan akurasi yang lebih baik.



4. Pelapisan logam Pistol Glock dengan Nitrite Treatment.
Semua bagian logam dari Pistol Glock dilakukan proses finishing Nitrasi yang mengoptimalkan struktur molekul permukaan tersebut. Teknologi progresif ini memberikan tingkat kekerasan permukaan yang tinggi, daya tahan maksimum, dan ketahanan korosi yang luar biasa, yang mampu membuat Pistol Glock tahan selama bertahun-tahun dalam kondisi lingkungan yang paling ekstrim.



5. Magazen Glock yang ringan dan kuat
Magazen salah satu komponen paling penting dari sebuah pistol. Perangkat magazen buatan Glock  dibuat dengan presisi, stagger-column, berkapasitas tinggi sehingga mampu menyediakan amunisi dengan andal. Dibuat dengan kulit polimer yang melapisi logam, membuat magazen ini mudah dibongkar untuk dibersihkan dan menjadikannya sebagai senjata yang ringan kuat dan aman.